Keppres pengembangan kawasan Jonggol itu nantinya akan menjadikan wilayah perkotaan, yang di dalamnya ada ada kawasan permukiman, industri, kawasan perdagangan, kawasan pendidikan, pusat kota dan pemerintahan. Di sekitarnya akan pula kawasan pertanian, perkebunan, hutan lindung, waduk dan bendungan.
Demi mewujudkan niatan daripada Presiden RI tersebut, akan dibentuk Tim Pengarah Pengembangan Kawasan Jonggol Sebagai Kota Mandiri dan Badan Pengendali Pengembangan Kawasan Jonggol Sebagai Kota Mandiri. Masing-masing akan disebut Tim Pengarah dan Badan Pengendali. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten Bogor dilibatkan dalam rencana tersebut.
Sayangnya, pada akhir tahun 1997, krisis moneter sedang menjangkiti Indonesia. Gerakan anti Soeharto, yang lalu disebut Gerakan Reformasi, kemudian juga menguat menjelang Mei 1998.
Kejadian itu membuat Jonggol gagal menjadi ibu kota negara serta tidak bisa terealisasikan dikarenakan lengsernya Soeharto dan Bj Habibie yang menjadi Presiden.
(Rina Anggraeni)