OTORITAS Nasional Palestina (PNA) adalah badan pemerintahan sementara yang didirikan pada tahun 1994 setelah Perjanjian Oslo antara Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Israel. Salah satu jabatan penting dalam pemerintahan PNA adalah Perdana Menteri, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan administrasi pemerintahan.
Jabatan Perdana Menteri PNA dibentuk pada tahun 2003 sebagai bagian dari reformasi pemerintahan yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi. Sebelum itu, Presiden PNA memegang kekuasaan eksekutif utama.
Dalam kurun waktu tersebut, Perdana Menteri PNA biasanya berasal dari Hamas atau Fatah. Salah satunya adalah Ismail Haniyeh yang terbunuh saat berada di Iran.
Mahmoud Abbas, juga dikenal sebagai Abu Mazen, adalah Perdana Menteri pertama PNA. Dia dilantik pada bulan Maret 2003. Abbas memainkan peran kunci dalam proses perdamaian dengan Israel dan berusaha untuk melakukan reformasi internal di Palestina. Namun, masa jabatannya singkat karena konflik dengan Presiden Yasser Arafat mengenai kekuasaan eksekutif.
Setelah pengunduran diri Mahmoud Abbas, Ahmed Qurei, yang juga dikenal sebagai Abu Alaa, diangkat sebagai Perdana Menteri. Qurei, seorang anggota senior Fatah, menghadapi tantangan besar termasuk kekerasan yang meningkat dan ketidakstabilan politik. Masa jabatannya diwarnai oleh upaya untuk melanjutkan proses perdamaian meskipun situasi yang sulit.
Ismail Haniyeh dari Hamas diangkat sebagai Perdana Menteri Otoritas Nasional Palestina setelah kemenangan Hamas dalam pemilihan legislatif 2006. Pemerintahannya ditandai ketegangan dengan Fatah dan masyarakat internasional, yang menolak mengakui pemerintahan Hamas. Ketegangan ini memuncak dalam konflik bersenjata antara Hamas dan Fatah di Gaza.
Salam Fayyad, seorang ekonom independen, diangkat sebagai Perdana Menteri setelah perpecahan antara Hamas dan Fatah. Fayyad dikenal karena upaya reformasi ekonomi dan pemerintahan yang transparan. Dia berusaha untuk membangun institusi negara Palestina yang kuat meskipun menghadapi tantangan besar dari segi politik dan ekonomi.
Rami Hamdallah, mantan rektor Universitas An-Najah, diangkat sebagai Perdana Menteri pada 2013. Selama masa jabatannya, Hamdallah fokus pada pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Namun, pemerintahannya juga menghadapi tantangan dari konflik internal dan eksternal.
Mohammad Shtayyeh, seorang ekonom dan anggota senior Fatah, diangkat sebagai Perdana Menteri pada 2019. Ia berfokus pada penguatan ekonomi Palestina, pembangunan berkelanjutan, dan upaya untuk mencapai kesepakatan damai dengan Israel.
Daftar Perdana Menteri Otoritas Nasional Palestina mencerminkan sejarah yang kompleks dan dinamis dari perjuangan dan upaya bangsa Palestina untuk mencapai kemerdekaan dan perdamaian.
Setiap Perdana Menteri telah menghadapi tantangan unik dan memberikan kontribusi berbeda dalam perjalanan ini. Meskipun situasi politik yang sering kali tidak stabil, kepemimpinan mereka tetap menjadi bagian penting dalam sejarah Palestina. (Thia Rahmani)
(Maruf El Rumi)