Eks Komisioner KPK Ingatkan Pentingnya Penyelesaian Kasus Demurrage Impor Beras
JAKARTA - Eks Komisioner KPK Haryono Umar meminta agar skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar dapat segera ditindak aparat penegak hukum. Haryono meminta penegakan hukum bergerak cepat tuntaskan skandal impor beras karena menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia.
“KPK (aparat penegak hukum) harus menindaklanjuti kasus ini (skandal demurrage Rp 294,5M), karena ini menyangkut hajat hidup rakyat,” ujarnya, Sabtu (3/8/2024).
Haryono menekankan, pentingnya penanganan secara tuntas terkait dengan skandal impor beras ini. Menurut dia, penanganan dugaan korupsi ini harus diusut tuntas lantaran kasus korupsi di sektor pangan semakin canggih.
“Karena korupsi di pangan enggak ada habisnya. Sebetulnya pemerintah sudah membangun zona integritas, tapi kayaknya yang korupsi lebih canggih ya,” sindir Haryono.
Ia mengungkapkan bahwa pengungkapan kasus ini bukan hal yang sulit lantaran informasi terkait masalah tersebut sudah terbuka di muka publik. Saat ini, lanjut Haryono, aparat penegak hukum cukup mengumpulkan barang dan alat bukti.
“Serta memintai keterangan kepada para pejabat baik yang membuat kebijakan maupun yang menjalankan kebijakan,” pungkas Komisioner KPK periode 2007-2011 itu.
