Pilkada 2024 di Malang Dibayang-bayangi Bencana Longsor dan Banjir
MALANG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang memetakan kerawanan bencana alam pada Pilkada serentak 2024. Bencana alam berupa longsor dan banjir pada 8 kecamatan di Kabupaten Malang, memang mengancam terganggunya proses Pilkada serentak.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu, Muhamad Hazairin mengungkapkan, ada 25 indikator kerawanan pada Pemilu 2024 lalu, salah satunya yang menonjol yakni faktor bencana alam. Apalagi dari 33 kecamatan di Kabupaten Malang, sekitar enam kecamatan yang berpotensi rawan bencana tinggi.
"Ada enam kecamatan yang kami catat untuk kejadian bencana alam. Ini jadi satu kerawanan, mulai Kasembon, kayak Pait, terus Pujon juga itu," kata Muhammad Hazairin, saat sosialisasi kerawanan Pilkada 2024, Senin (19/8/2024).
Menurutnya, masing-masing kecamatan di Kabupaten Malang, memiliki kerawanan bencana alam, mulai dari longsor, banjir, hingga angin puting beliung, yang berpotensi mengganggu proses distribusi logistik Pilkada serentak 2024.
"Sebelum tahapan kemarin di Pujon itu juga banjir, ketika verifikasi itu jalurnya terhalang longsor, saat pemilu kemarin tidak ada bencana alam," tuturnya.
Sementara itu, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan mengatakan, sejauh ini ada delapan kecamatan yang sudah dipetakan bersama KPU dan Bawaslu Kabupaten Malang, dari 8 kecamatan itu, tiga kecamatan berada di wilayah barat Kabupaten Malang, serta lima lainnya yakni di Malang selatan mulai dari Kecamatan Donomulyo, Bantur, Gedangan, Sumbermanjing Wetan, dan Ampelgading.
"Kami contohkan wilayah Pujon, Ngantang, Kasembon, pernah tertutup total selama lima hari. Ada beberapa kejadian bencana besar longsor dan banjir, itu pernah terjadi bersamaan mulai Ampelgading sampai Donomulyo. Artinya di sana pasti ada gangguan, terutama di tahun 2022 dan 2021, itu 8 kecamatan yang terdampak," ujar Sadono, dikonfirmasi terpisah.
Sadono mengakui, 8 kecamatan itu sudah dipetakan dan disampaikan ke KPU dan Bawaslu, supaya diantisipasi saat pendistribusian logistik Pilkada serentak 2024, serta tahapan Pilkada lainnya. Dari tiga kecamatan misalnya Pujon, Ngantang, dan Kasembon, bahkan pernah sampai lumpuh selama lima hari akibat tanah longsor.
"Kami sampaikan untuk teman-teman di KPU dan Bawaslu supaya mengantisipasi. Artinya ada solusi lain ketika melaksanakan distribusi logistik. Karena dari arah mana pun mau ke Pujon Ngantang Kasembon, lewat Blitar tertutup, batu tertutup, mau lewat Kasembon Kediri juga tertutup. Itu kami sampaikan alternatif terburuknya," paparnya.
"Kemudian di wilayah Ampelgading, Tirtoyudo, sekitar bulan awal musim penghujan beberapa kali kami menangani di Desa Lebakharjo, Ampelgading, kemudian Pujiharjo, Tirtoyudo, itu terhambat sampai beberapa hari, karena sudah terjadi banjir bandang juga terjadi tanah longsor di atasnya," tandasnya.
(Awaludin)
