“Tapi ingat, terutama para kepala desa dan lurah, hadirnya layanan Adminduk di desa/kelurahan jangan sampai masyarakat dipungut biaya karena seluruh layanan Dukcapil itu gratis. Operator SIAK hati-hati dan teliti dalam penggunaan perangkat, laptop, dan komputer harus dipisah khusus untuk layanan Dukcapil. Jaringannya menggunakan VPN hanya untuk pelayanan Dukcapil agar lebih aman”, tegas Hani mengingatkan.
Mantan Pj. Bupati Banyuasin ini juga meminta Dukcapil Talaud dan jajaran untuk terus menggenjot perekaman dan pencetakan KTP-el untuk mendukung suksesnya Pilkada Serentak 2024.
"Masih ada waktu sampai hari H pelaksanaan Pilkada Serentak tanggal 27 November 2024 untuk turun ke masyarakat mempercepat layanan KTP-el. Segera sasar sekolah-sekolah SMA, lakukan perekaman dan cetak langsung di tempat agar mereka bisa nyoblos pertama kali tahun ini", pinta Hani Syopiar Rustam.
Sementara itu, Plt. Staf Ahli Menteri Bidang Pemerintahan Kemendagri Rohayati Basra dalam sambutannya mewakili Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa kemajuan Talaud sangat tergantung pada decision maker (pengambil kebijakan).
“Decision maker harus mampu bekerja dengan baik tapi juga benar, bekerja baik dan benar yang bermanfaat bagi masyarakat Talaud. Dengan kondisi geografis Talaud ini, pemerintah daerah ditantang untuk memberikan pelayanan terbaik dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya melalui layanan Dukcapil di desa/kelurahan”, jelas Rohayati.
Dari aspek kelembagaan, Direktur Bina Aparatur Dukcapil Andi Kriarmoni menekankan posisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Menurutnya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bersifat lex spesialis berbeda dengan Undang-Undang Otonomi Daerah, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Kepegawaian.
“Karena kewenangan mengangkat pejabat struktural dan pejabat fungsional Dukcapil adalah kewenangan Mendagri melalui Ditjen Dukcapil. Jadi, jika bapak ibu ingin menjadi pejabat di Dinas Dukcapil, maka harus melalui SK pengangkatan oleh Mendagri”, jelas Andi.
Ia juga mengingatkan terkait kehati-hatian dalam memanfaatkan data kependudukan. “Untuk kerja sama pemanfaatan data kependudukan harus ada Perjanjian Kerja Sama (PK) agar data kependudukan secara resmi bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, terutama untuk pelayanan publik”, lanjutnya.
Senada, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Kepulauan Talaud Gustaf Atang menekankan pentingnya OPD memanfaatkan data kependudukan terutama untuk memudahkan layanan publik kepada masyarakat.
“Bagi Dinas Sosial, data Dukcapil berperan penting dalam verifikasi dan validasi data bantuan sosial dan subsidi pemerintah. Begitu pula bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan lain oleh dinas kesehatan, badan Litbang, dinas pendidikan dan olahraga, BPSDM, dinas penanaman modal, RSUD, dll”, urai Gustaf membacakan sambutan Bupati Talaud Elly Engelbert Lasut yang berhalangan hadir.
Gustaf juga mengingatkan kepada para camat, kepala desa, dan lurah se-Talaud agar memfasilitasi masyarakat secara kontinyu dalam mengurus dokumen kependudukan.
“Sampaikan juga kepada masyarakat bahwa dokumen kependudukan memiliki pengaruh dalam segala aspek kehidupan terutama bagi anak-anak dalam menjalani kehidupan seperti sekolah, kuliah, urusan kesehatan, perbankan dan lainnya. Ajak masyarakat agar lebih tertib dalam mengurus administrasi kependudukannya”, imbau Gustaf.
Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan SIAK bagi operator desa/kelurahan se-Kabupaten Talaud mengangkat tema "Talaud Menuju Digitalisasi Adminduk Melalui Penerapan SIAK Terpusat". Kegiatan ini dirangkai dengan pelayanan dokumen kependudukan, launching perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan bagi 7 OPD pengguna, pencanangan desa tertib Adminduk 16 desa terbaik, dan launching Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Hadir di kegiatan ini para pejabat fungsional Ditjen Dukcapil, yaitu Perencana Ahli Muda Zainudin, Analis Kebijakan Ahli Muda Zefanya Josua Jocom, dan Pranata Komputer Ahli Muda Paturi. Hadir pula Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Talaud Lukas Auy, para pimpinan OPD se-Talaud, para camat, para kepala desa/lurah, dan para operator SIAK. Dukcapil
(Khafid Mardiyansyah)