Dua Paslon Bertarung di Pilbup Malang, Pasangan Incumbent Didukung Perindo
MALANG - Dua pasangan calon kepala daerah Kabupaten Malang resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Keduanya yakni bupati petahana Sanusi yang berpasangan dengan Latifah Shohib, dan Gunawan Wibisono - dr. Umar Usman, yang berpartisipasi dalam Pilihan Bupati (Pilbup) Malang 2024.
Paslon Sanusi - Latifah Shohib, terlebih dahulu daftar di hari kedua pendaftaran pada Rabu (28/8/2024). Mereka didukung oleh 11 partai politik, terdiri dari empat partai politik parlemen, serta sisanya 7 parpol non-parlemen yakni PDIP, PKB, Partai Gerindra, Partai NasDem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gelora, Partai Perindo, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Ummat, dan Partai Bulan Bintang (PBB).
Sementara calon kedua yakni Gunawan Wibisono dan dr. Umar Usman, menjadi calon terakhir yang daftar. Gunawan - Umar daftar hair terakhir pendaftaran, atau pada Kamis malam (29/8/2024) sekitar pukul 19.00 WIB ke Kantor KPU Kabupaten Malang. Gunawan - dr. Umar diusung oleh Partai Golkar, Demokrat, PKS, dan Partai Hanura.
Sanusi dalam pemaparannya ketika mendaftarkan diri ingin melanjutkan program Malang Makmur yang dicanangkan di periode pertama ia menjabat. Dimana tiga hal yakni isu kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat Malang, jadi prioritasnya.
"Yang menjadi tujuan bersama dalam pembangunan nasional, juga meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan produktivitas juga sosialisasi olahan dari Malang," kata Sanusi.
Sanusi pun berterima kasih dan bangga kepada masyarakat yang masih mendukungnya maju di Pilkada Kabupaten Malang periode 2024 - 2029. Bahkan ketika ia mendaftarkan diri ke KPU ia diantarkan oleh ribuan masyarakat, termasuk tokoh agama dan masyarakat, sejak dari rumah pribadinya di Gondanglegi, ke masjid untuk salat Dhuha dahulu, sebelum bergeser ke Kantor KPU Kabupaten Malang. Ia juga menyebut, siap menjadi pemimpin yang melayani masyarakatnya.
"Saya akan menjalankan amanat dengan baik, juga tidak menempatkan diri sebagai pimpinan, tetapi sebagai bupati dan wakil bupati sebagai pelayan publik, pelayan masyarakat, pimpinan itu pelayan masyarakat, bagaimana kita bisa mengakomodir kesulitan masyarakat, dan menjadi solusi untuk permasalahan yang ada pada masyarakat," terangnya.
