Pakar Ungkap Biang Kerok Kemacetan Horor di Puncak, Bupati Tolak Bangun Angkutan Umum
JAKARTA - Pakar Transportasi, Djoko Setijowarno mengungkap biang keror kemacetan horor di kawasan Puncak, Bogor. Hal itu lantaran Bupati Bogor menolak membangun angkutan umum di destinasi wisata tersebut.
Ia pun menceritakan pengalamannya saat pihaknya menawarkan angkutan umum di Puncak sebagai solusi mengatasi kemacetan saat libur panjang. Namun, wacana itu ditolak Pemkab Bogor.
"Pernah tahun 2021 saya juga ikut mau buatkan angkutan umum dari Baranangsiang sampai Puncak. Organda sudah mau semua, sayangnya bupatinya menolak," ujar Djoko saat dihubungi Okezone, Selasa (17/9/2024).
Saat itu, lanjut Djoko, Pekab Bogor lebih memilih untuk membangun Jalan Puncak II. "Karena jalan itu menguntungkan individu karena sebagian tanahnya itu milik para pejabat Kabupaten Bogor," ujarnya.
Ia menambahkan, rencana Pemkab Bogor yang ingin membangun Jalan Puncak II ditolak oleh Kemeterian PUPR. Pihaknya pun mendukung langkah Kementerian PUPR tersebut.
"Saya setuju lebih baik duitnya buat bangun di luar Jawa saja, apalagi Jakarta bukan lagi ibu kota jadi tidak begitu penting," jelasnya.
Seharusnya, kata dia, kawasan Puncak memiliki angkutan umum guna mencegah kemacetan panjang saat masa liburan. Nantinya ada angkutan pengumpan atau feeder yang mengantarkan wisatawan ke vila maupun destinasi lain yang ada di sana sehingga kendaraan wisatawan cukup di parkirkan di bawah.
Meski demikian, ia menilai bahwa saat ini penertiban bangunan liar di Puncak telah membuat arus transportasi di Puncak semakin baik. "Kami merancang BisKita Trans Pakuan itu tidak hanya ke Puncak saja tapi bupatinya nggak mau," terangnya.
Peluang Bangun Wisata Baru
Djoko Setijowarno menyatakan bahwa permasalahan kemacetan di Puncak membuka peluang membangun destinasi baru di Jakarta. Dia pun mendorong agar memaksimalkan potensi wisata di Kepulauan Seribu.
"Jadi orang Jakarta nggak usah lagi ke Puncak ke Pulau Seribu saja dengan catatan kapalnya diganti yang baru jangan pakai kapal kayu lagi. Orang nggak mau kalau pakai kapal kayu," tuturnya.
Ia pun mengingatkan pemerintah untuk ikut membangun transportasi di setiap kawasan pariwisata di Indonesia. Pasalnya, saat ini masih banyak destinasi wisata yang lebih memilih membangun parkiran yang luas ketimbang moda transportasi di daerah tersebut.
"Di lima kawasan wisata super prioritas itu juga tidak ada angkutan umumnya," tutupnya.
(Fakhrizal Fakhri )
