Apalagi ketika Moh Hatta membuat kebijakan Rekonstruksi dan Rekonsiliasi (RERA). Sebab pada kebijakan tersebut untuk menekan anggaran. Moh. Hatta menurunkan sekitar 100.000 tentara menjadi rakyat biasa. Amir Syarifuddin berpendapat bahwa hal tersebut dapat mengurangi kekuatan militer Indonesia.
Amir Syarifuddin berakhir dengan membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada 28 Juni 1948 dan mencari dukungan sebanyak-banyaknya. Sampai akhirnya ia bertemu dengan Musso, seorang tokoh PKI yang membantu menyebarkan paham komunis di Indonesia.
Soekarno menolak gagasan tersebut, sebab menurut Soekarno Indonesia harus netral tidak membela blok kanan atau kiri. Penolakan itu membuat Amir Syarifuddin dan Musso murka hingga terjadilah perpecahan Pemberontakan PKI Madiun 18 September 1948.