Kepemimpinan Prabowo-Gibran Disebut Bakal Dihadapkan dengan Kebijakan Kompleks
"Lonjakan ini memicu inflasi dan memperburuk daya beli masyarakat. Di sinilah tantangan besar bagi Prabowo muncul, menjaga stabilitas politik dan ekonomi nasional, sembari menerapkan reformasi di sektor-sektor strategis," kata Pieter Zulkifli.
Dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan ancaman geopolitik ini, kata dia, Prabowo yang akan memimpin pemerintahan bersama Gibran harus sangat berhati-hati dalam mengambil setiap kebijakan.
Pieter Zulkifli tak segan menyatakan jika kabinet gemuk yang direncanakan pemerintahan Prabowo-Gibran tidak relevan dengan postur ekonomi Indonesia yang sedang dalam kondisi tidak stabil. Penurunan daya beli, peningkatan pengangguran, dan ketergantungan pada ekspor bahan mentah dapat memperburuk situasi ekonomi nasional.
Untuk itu, dia mengingatkan pemerintahan baru perlu mengambil langkah strategis untuk menghindari goncangan lebih lanjut dalam perekonomian nasional.
Di samping dari itu, Pieter Zulkifli menekankan salah satu fokus utama pemerintahan Prabowo-Gibran ialah pada penegakan hukum yang tegas dan terukur. Mengingat, penanganan kasus-kasus korupsi di Indonesia selama ini sering kali terkesan setengah hati, bahkan cenderung dimainkan untuk kepentingan politik tertentu.
"Korupsi tetap menjadi momok yang menghantui berbagai sektor, mulai dari pertambangan, perkebunan sawit, hingga tata kelola lembaga pendidikan dan kesehatan nasional yang belum berpihak pada kepentingan dan keselamatan rakyat," kata Pieter Zulkifli.
Menurut dia, jika Prabowo ingin mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 maka penegakan hukum yang kuat dan tegas harus menjadi prioritas utama. Dia berharap pemerintahan baru berani memberantas mafia tanah, energi, dan migas yang selama ini menggerogoti kekayaan bangsa, tanpa pandang bulu.
Pieter Zulkifli mengungkapkan beberapa sektor yang jadi bancakan para koruptor untuk segera dituntaskan. Di antaranya adalah sistem dan tata kelola lembaga pendidikan hingga kesehatan nasional, di mana kedua bidang itu kerap memberat rakyat, tingginya harga obat-obatan yang harusnya mudah dikonsumsi rakyat jusyru yang terjadi sebaliknya. Rakyat tidak mampu membeli karena harganya tidak terjangkau.
"Jika elite-elite yang bermain di sektor-sektor ini jika tidak dilibas habis, jangan harap Indonesia bisa mencapai kemajuan yang signifikan. Tanpa langkah tegas, jangan harap Indonesia bisa keluar dari belenggu korupsi yang terus menghantui bahkan menghancurkan kehidupan bangsa dan Negara," kata dia.
Di sisi lain, Pieter Zulkifli mengatakan Indonesia yang maju di mata dunia harus memenuhi beberapa indikator penting. Seperti pendapatan per kapita yang tinggi, keamanan yang terjamin, fasilitas kesehatan yang memadai, dan pengangguran yang rendah.
Selain itu, dia menekankan negara yang maju adalah negara yang menguasai sains dan teknologi serta memiliki aktivitas ekspor yang lebih tinggi daripada impor. Pieter Zulkifli mengatakan ada empat tantangam fundamental yang harus dihadapi untuk mewujudkan hal tersebut.
Pertama, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci dari produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Oleh karena itu, pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Kedua, kualitas infrastruktur yang memadai. Dia menyebut infrastruktur yang baik akan mendukung transformasi ekonomi dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.
"Ketiga, transformasi perekonomian, ketergantungan pada sektor primer yang hanya mengandalkan ekspor bahan mentah tidak akan cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Indonesia harus beralih ke sektor-sektor yang memiliki nilai tambah lebih tinggi," kata dia.
Terakhir, kata Pieter Zulkifli, terkait kualitas institusi. Menurutnya, institusi yang kuat, termasuk regulasi birokrasi yang efisien dan penegakan hukum yang tegas, adalah elemen penting dalam membangun negara yang maju.
"Menuju Indonesia Emas 2045, kualitas institusi menjadi aspek paling krusial. Penegakan hukum yang adil, pemberantasan korupsi, peningkatan kualitas lembaga pendidikan dan kesehatan, serta regulasi birokrasi yang berpihak pada kepentingan bangsa dan negara harus menjadi prioritas utama," kata dia.
"Alokasi 20 persen dari APBN untuk sektor pendidikan adalah langkah yang tepat, namun itu harus diiringi dengan kebijakan yang serius dalam meningkatkan kualitas SDM dan meningkatnya kesehatan masyarakat," tegasnya mengakhiri analisisnya.
(Khafid Mardiyansyah)
