Prabowo-Biden Sepakat Perluas Cakupan Latihan Militer Bersama hingga Perkuat Keamanan Maritim
JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden sepakat untuk memperluas cakupan latihan militer bersama kedua negara yaitu Super Garuda Shield. Prabowo dan Biden juga sepakat memperkuat keamanan maritim.
Hal ini disepakati dalam pertemuan kedua kepala negara di Gedung Putih atau White House, Washington DC, pada Selasa (12/11) waktu setempat.
Menurut keterangan Fact Sheet yang diunggah di situs Gedung Putih, Super Garuda Shield telah berkembang dari landasan hubungan militer AS-Indonesia hingga mencakup pasukan dari Australia, Kanada, Prancis, Jepang, Selandia Baru, Filipina, Republik Korea, Singapura, dan Inggris, dan tahun ini mencakup latihan siber untuk pertama kalinya.
“Latihan ini melibatkan lebih dari 4.000 personel dari 23 negara yang mengamati — atau berlatih berdampingan — dalam salah satu latihan multinasional terbesar di kawasan Indo-Pasifik,” tulis keterangan itu dikutip Rabu (13/11).
Keduanya juga sepakat untuk memperluas hubungan militer. Saat ini Indonesia dan AS melaksanakan lebih dari 200 jenis aktivitas di bidang militer setiap tahun. Selain itu, AS juga mencatat bahwa program Pendidikan dan Pelatihan Militer Internasional dengan Indonesia merupakan program pendidikan pelatihan AS terbesar di wilayah USINDOPACOM.
Dalam keterangan Joint Statement yang diunggah Gedung Putih, terungkap pula bahwa Prabowo dan Biden berkomitmen untuk memperkuat kerja sama pertahanan bilateral, menegaskan kembali komitmen bersama mereka terhadap keamanan dan stabilitas regional, dan menekankan pentingnya Perjanjian Kerja Sama Pertahanan yang disepakati pada tahun 2023.
Indonesia dan AS akan bekerja sama dalam memperkuat kemampuan keamanan maritim dan memerangi penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur, serta penangkapan ikan yang terkait dengan kejahatan terorganisasi transnasional.
“Kedua pemimpin juga menyambut baik kerja sama berkelanjutan dalam pertahanan dan modernisasi militer dengan cara yang konsisten dengan hukum hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter internasional,” tulis Gedung Putih.
