5 Fakta Gencatan Senjata Israel-Hizbullah, Siapa yang Diuntungkan?
BEIRUT – Kelompok Hizbullah, Pemerintah Lebanon, dan Israel telah menyetujui gencatan senjata yang akan mengakhiri perang yang telah berlangsung selama lebih dari sethun anttara kedua belah pihak. Konflik yang dimulai sehari setelah serangan keloompok Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 itu telah menewaskan setidaknya 3.768 orang, sebagian besar warga Lebanon, dan memaksa 1,2 juta orang meninggalkan tempat tinggal mereka.
Meski berbagai pihak telah mendukung gencatan senjata ini, masih belum jelas apakah jeda konflik terbaru ini akan dapat bertahan atau apakah kekerasan baru akan pecah antara Hizbullah dan Israel.
Berikut beberapa fakta tentang gencatan senjata terbaru antara Hizbullah dan Israel, sebagaimana dirangkum Okezone dari berbagai sumber:
-
Diperantarai Amerika Serikat dan Prancis
Gencatan senjata yang disepakati oleh Hizbullah dan Israel ini terjadi dengan mediasi dari Amerika Serikat (AS) dan Prancis.
Presiden AS Joe Biden mengumumkan kesepakatan ini dari Gedung Putih, mengatakan bahwa gencatan senjata akan mulai berlaku pada pukul 4 pagi waktu Lebanon. Biden mengatakan telah berbicara dengan Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait kesepakatan ini.
Sementara itu Presiden Prancis Emmanuel Macron mendukung penandatanganan kesepakatan di platform media sosial X, dengan mengatakan itu adalah "puncak dari upaya yang dilakukan selama berbulan-bulan dengan otoritas Israel dan Lebanon, bekerja sama erat dengan Amerika Serikat."
-
Israel dan Hizbullah Tarik Mundur Pasukan
Sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata ini, pasukan Israel akan mundur dari Lebanon selatan, dan Hizbullah akan mundur ke utara Sungai Litani, mengakhiri kehadirannya di selatan.
Penarikan pasukan dari kedua belah pihak ini akan memakan waktu 60 hari, dan tentara Lebanon, yang sebagian besar hanya menjadi pengamat dalam perang saat ini, akan dikerahkan ke selatan untuk memantau gencatan senjata.
Satuan tugas internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat yang mencakup pasukan penjaga perdamaian Prancis juga akan dikerahkan untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata.
Tentara Lebanon akan diminta untuk memperluas perannya di Lebanon, terutama di wilayah selatan, di mana ia akan menjadi satu-satunya pasukan bersenjata dan mengambil alih semua aktivitas terkait senjata di negara tersebut.
