SEOUL - Pemimpin partai berkuasa Korea Selatan mengatakan pada Jumat, (6/12/2024) bahwa Presiden Yoon Suk Yeol perlu dicopot dari jabatannya demi keselamatan negara setelah mencoba memberlakukan darurat militer. Namun, Pemimpin Partai Kekuatan Rakyat, Han Dong-hoon belum mendesak anggota partainya untuk memberikan suara guna memaksulkzn Yoon.
Yoon pada Selasa, (3/12/024) secara mengejutkan mengumumkan bahwa ia akan memberlakukan darurat militer untuk membasmi "kekuatan anti-negara" dan mengatasi lawan politik yang menghalangi. Ia membatalkan penetapan itu sekira enam jam kemudian etelah parlemen, termasuk beberapa anggota partainya, memberikan suara untuk menentang dekrit tersebut.
Berbicara setelah rapat partai di parlemen pada Jumat, Han Dong-hoon mengatakan Yoon telah memerintahkan penangkapan sejumlah politisi terkemuka dengan alasan bahwa mereka termasuk di antara "pasukan anti-negara" selama darurat militer.
Pada Kamis, (5/12/2024) partai yang berkuasa mengatakan menentang pemakzulan, tetapi Han menyarankan bahwa pendirian itu mungkin berubah mengingat "bukti kredibel" bahwa Yoon bermaksud untuk menangkap dan menahan para pemimpin politik di Gwacheon, tepat di selatan Seoul.
"Saya katakan kemarin bahwa saya akan mencoba untuk tidak meloloskan pemakzulan ini untuk mencegah kerusakan pada rakyat dan pendukung yang disebabkan oleh kekacauan yang tidak dipersiapkan, tetapi saya percaya bahwa penangguhan jabatan Presiden Yoon Suk Yeol segera diperlukan untuk melindungi Republik Korea dan rakyatnya mengingat fakta-fakta yang baru terungkap," kata Han, sebagaimana dilansir Reuters.
Partai Demokrat yang merupakan oposisi utama telah menjadwalkan pemungutan suara pemakzulan pada Sabtu, (7/12/2024) malam, dan polisi nasional telah meluncurkan penyelidikan terhadap Yoon atas klaim pemberontakan yang diajukan oleh partai oposisi dan para aktivis.
Pihak oposisi mengatakan anggota parlemen bersiaga setelah menerima banyak laporan tentang akan adanya deklarasi darurat militer lainnya, demikian dilaporkan kantor berita Yonhap pada Jumat.
Pemimpin Partai Demokrat Lee Jae-myung mengatakan deklarasi darurat militer adalah pemberontakan yang dilancarkan presiden untuk mempertahankan atau memperluas kekuasaannya.
"Itu tindakan pemberontakan," katanya. "Itu kudeta pro-militer."
(Rahman Asmardika)