Studi Oxford Ungkap Layanan Sipil Singapura Jadi yang Terbaik di Dunia
SINGAPURA - Berdasarkan studi terbaru dari Universitas Oxford, layanan sipil Singapura dinyatakan sebagai yang terbaik di dunia. Singapura mejadi yang teratas dalam urusan administrasi publik dari 120 negara, berdasarkan studi tersebut.
Indeks Blavatnik Administrasi Publik yang dirilis Sekolah Pemerintahan Blavatnik yakni sekolah kebijakan publik Universitas Oxford membandingkan kinerja layanan sipil dan administrasi publik di seluruh dunia.
“Singapura muncul di peringkat teratas, unggul dalam bidang-bidang seperti layanan perbatasan, administrasi pajak, dan strategi serta praktik inovasi,” kata universitas tersebut dalam keterangan, dikutip dari Channel News Asia, Senin (9/12/2024).
Indeks Blavatnik dibangun berdasarkan Indeks Efektivitas Layanan Sipil Internasional (InCiSE) sekolah sebelumnya.
Kerangka pengukurannya terstruktur di sekitar empat domain yang mewakili area luas aktivitas administrasi publik, yaitu strategi dan kepemimpinan, kebijakan publik, penyampaian nasional, serta orang dan proses.
Kepala Layanan Sipil Leo Yip mengatakan, ia merasa rendah hati bahwa administrasi publik Singapura dinilai baik dalam indeks perdana tersebut.
"Kami di layanan sipil Singapura telah belajar banyak dari praktik terbaik mitra dan layanan publik di seluruh dunia," katanya.
"Indeks tersebut merupakan upaya penting untuk membantu kita belajar dari satu sama lain dan meningkatkan efektivitas kita sendiri, agar dapat melayani masyarakat dengan lebih baik," tuturnya.
Norwegia berada di posisi kedua, dengan Kanada dan Denmark berbagi posisi ketiga, diikuti Finlandia di posisi kelima. Inggris berada di posisi keenam bersama dengan Selandia Baru. Australia berada di posisi kedelapan. Sementara Amerika Serikat berbagi posisi kesembilan dengan Estonia, Prancis, dan Spanyol.
Negara Asia dengan peringkat tertinggi berikutnya adalah Korea Selatan, di posisi ke-15.
Dekan Sekolah Pemerintahan Blavatnik, Profesor Ngaire Woods, menyebut hasil tersebut sebagai "seruan yang jelas" bagi para pembuat kebijakan untuk mengkatalisasi perbaikan dan "kesempatan emas" bagi layanan sipil untuk melihat melampaui batas negara mereka untuk saling belajar.
"Kami melihat nilai nyata dalam Indeks tersebut tidak hanya dalam hasil yang ditunjukkan, tetapi juga percakapan, pembelajaran, dan peningkatan yang dapat dipicu dan dipacu, yang memungkinkan pendekatan yang lebih berlandaskan data untuk reformasi administrasi publik," tuturnya.
Studi ini menggunakan 82 titik data atau metrik dari 17 sumber berbeda.
Ke-82 metrik tersebut tersebar di empat domain: Strategi dan kepemimpinan, kebijakan publik, penyampaian nasional, serta orang dan proses.
Setiap domain terdiri atas beberapa tema. Misalnya, kolaborasi lintas pemerintah akan dinilai berdasarkan domain strategi dan kepemimpinan, sementara penggunaan data akan berada di bawah domain kebijakan publik. Keunggulan Singapura dalam layanan perbatasan dan administrasi pajak akan membantu negara tersebut menduduki puncak domain penyampaian nasional.
Data tersebut berasal dari berbagai sumber yang meliputi: laporan Doing Business dari Bank Dunia; Barometer Korupsi Global dari Transparency International, yang mengukur opini publik tentang korupsi; dan Basis Data Statistik Gender dari Institut Eropa untuk Kesetaraan Gender.
Indeks Blavatnik tidak mengukur hasil kebijakan seperti harapan hidup atau tingkat literasi. Asumsi yang dibuat indeks tersebut adalah bahwa untuk dua negara dengan tujuan yang sama, negara dengan layanan sipil yang "lebih baik" seharusnya mencapai hasil yang lebih baik.
Pemeringkatan tersebut juga menghindari aspek tata kelola publik yang lebih luas seperti legislatif, yudikatif, media, dan kebebasan akademis. Elemen-elemen ini, menurut Blavatnik, merupakan pertimbangan bagi aktor politik, bukan aktor administratif.
“Data perbandingan yang tersedia tentang kualitas dan fungsi administrasi publik tidak selengkap yang kita harapkan, tetapi hanya karena datanya tidak sempurna tidak berarti tidak bermanfaat,” kata Profesor Woods.
Ia menambahkan, tujuan kedua dalam menyusun indeks tersebut adalah untuk mendorong dialog dan mendorong pengumpulan data lebih lanjut, sehingga "gambaran yang lebih menyeluruh" tentang bagaimana administrasi publik berfungsi dapat dikembangkan dari waktu ke waktu.
(Erha Aprili Ramadhoni)
