JAKARTA -Presiden Prabowo Subianto menyebut Pilkada sangat mahal dan kepala daerah sebaiknya dipilih melalui DPRD sebagai tesis yang perlu dipertimbangkan secara serius. Hal ini mendapat tanggapan berbagai pihak.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin mengatakan, pihaknya termasuk yang paling intens mengawasi dan mengkaji proses pilkada serentak yang lalu.
“Karena kami beranggapan Pilkada adalah pesta demokrasi masyarakat dan eksistensi otonomi daerah yang harus dilaksanakan secara berkualitas agar melahirkan kepala daerah yang berkualitas,”ujarnya, Jumat (13/12/2024).
"Pernyataan Pak Presiden dan ketua umum partai Golkar Bahlil Lahadalia adalah kajian hampir semua pihak yang mulai khawatir dengan proses pilkada yang semakin tidak efisien. Kami pun secara pribadi pernah menyinggung isu ini dengan Pak Prabowo dalam beberapa pertemuan kami dengan beliau," sambung Sultan.
Menurutnya, Pilkada langsung juga tidak menjamin otomatis adanya legitimasi daulat rakyat yang kuat dalam proses pilkada. Hal ini dibuktikan dengan semakin rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak kemarin.
"Tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada kemarin secara nasional kurang dari 70 persen. Di Pilkada Jakarta bahkan hanya 58 persen dan masih tinggi upaya gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi,"tuturnya.
Karena itu, kata Sultan, diperlukan penyempurnaan dalam sistem politik khususnya sistem Pemilu hingga sistem Partai Politik kita saat ini.
“Oleh karena itu melalui buku yang kami tulis "Green Democracy", kami menawarkan beberapa opsi yang mungkin bisa memperbaiki sistem pemilu saat ini secara bertahap, salah satu opsi yang paling murah dan efektif adalah bisa melalui DPRD untuk Pilkada Gubernur, sementara pilkada kabupaten/kota masih perlu dilaksanakan secara langsung,”tuturnya.