Antisipasi Kelangkaan, Pemerintah Diminta Jaga Ketersediaan Daging Sapi Jelang Ramadan
JAKARTA - Rencana pemerintah untuk impor daging sapi untuk menjaga ketersediaan pangan menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri belum ada titik terang. Sebelumnya, Menko Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan sejumlah hal yang harus diputuskan terkait kebutuhan pangan untuk puasa dan Lebaran seperti pelaksanaan pengadaan daging.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) Teguh Boediyana mengatakan, belum adanya kepastian mengenai izin impor daging sapi regular sangat mengkhawatirkan dunia usaha dengan tidak adanya kepastian berusaha dan supply baik untuk konsumen dan industri.
“Sampai sekarang ini tampaknya meskipun sudah ada putusan-putusan ini, kelihatannya izin-izin itu belum diterbitkan oleh pemerintah, padahal kan sudah ada putusan yang rapat kemarin itu,” ujar Teguh Boediyana, Minggu (2/5/2025).
Teguh mengatakan, belum terbitnya izin kuota impor regular dikhawatirkan dapat mengganggu kebutuhan pasokan daging dalam negeri terlebih sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri.
“Kita harus mengkhawatirkan kalau sampai sekarang ini kan, yang akan terganggu bukan soal dalam rangka lebaran saja, tapi pasokan untuk kebutuhan mereka itu kan juga terpengaruh kalau sampai hari ini pemerintah belum menerbitkan izin-izin yang diperlukan oleh para pengusaha," ujarnya.
Oleh karena itu, dia mendorong pemerintah segera menerbitkan izin karena impor membutuhkan proses dan ketentuan sehingga jika terlambat pasti akan terjadi hambatan dalam pemenuhan kebutuhan sehingga terjadi gejolak pada saat hari raya nanti.
“Meskipun tadi kan yang diputuskan ini kan untuk kebutuhan satu tahun 2025, tapi ini kan lebaran sudah dekat, Maret sudah mulai puasa, jadi April awal ini sudah lebaran, jadi jangan sampai pada saat lebaran ini nanti ada gejolak karena kekurangan pasok, pasti harganya akan terjadi hukum pasar ya,” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Kadin Jakarta Diana Dewi menyatakan kebutuhan dan izin impor sepenuhnya kebijakan pemerintah dalam hal ini kementerian pertanian.
“Masalah itu (izin impor) saya sebenarnya kan kita sebagai pelaku, biasanya ada kebijakan dari pemerintah, sampai saat ini kebetulan saya sendiri di Kadin belum terinformasi hasil rakortas seperti apa, rakornisnya seperti apa,” kata Diana Dewi.
(Fahmi Firdaus )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
