Kenapa 300 Terpidana Mati Belum Dieksekusi? Ini Kata Menko Yusril
JAKARTA - Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menanggapi perihal masih ada 300 terpidana mati yang belum dieksekusi. Terlebih, adanya terpidana yang merupakan warga negara asing (WNA).
Ia menyebutkan, eksekusi hukuman mati, terutama kepada warga negara asing (WNA), berkaitan dengan hubungan Indonesia terhadap banyak negara serta biasanya mempertimbangkan pula arahan dari presiden.
“Memang kalau eksekusi mati itu kan terkait juga dengan hubungan dengan banyak negara ya. Dan karena itu juga tentu kita harus mendengar apa pertimbangan dan arahan presiden terhadap pelaksanaan pidana mati itu,” kata Yusril dikutip Jumat (7/2/2025).
Ia menjelaskan, Kejaksaan adalah instansi yang berwenang melaksanakan eksekusi. Akan tetapi pada terpidana eksekusi mati, kata dia, terdapat sejumlah hal yang harus dipertimbangkan.
“Beda halnya dengan hukuman mati, hukuman mati itu kan orangnya ditembak, ya selesai, mati ya. Tapi persoalannya karena ini menyangkut negara-negara lain, pertimbangan kemanusiaan dan lain-lain," ujar dia.
"Orang mengajukan grasi dan lain-lain kepada presiden, akibatnya banyak sekali pelaksanaan hukuman mati itu yang tertunda pelaksanaannya," imbuhnya.
Pihaknya mengaku, akan terus berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) mengenai hal tersebut.
“Saya dapat memaklumi apa yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung itu. Karena itu kami tetap berkoordinasi satu sama lain dan menyampaikan kepada presiden, apa pertimbangan presiden, apakah perlu dieksekusi atau mau dibagaimanakan. Pada akhirnya itu adalah arahannya dari Pak Presiden sendiri,” ujarnya.
Sebelumnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkap sebanyak 300 terpidana mati belum dieksekusi hingga saat ini, karena sejumlah kendala yang dialami. Salah satu kendalanya apabila terpidana hukuman mati merupakan WNA.
"Sekarang kami untuk pelaksanaan hukuman mati sudah hampir 300-an yang hukumnya mati tapi tidak bisa dilaksanakan," kata Burhanuddin di Kejaksaan Tinggi Jakarta, Kamis 6 Februari 2025.
