JAKARTA - Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dikomandoi Bahlil Lahadalia dalam menyalurkan gas bersubsidi elpiji 3 Kilogram merupakan langkah yang baik dan positif agar bisa tepat sasaran. Apalagi, selama ini kerap ditemukan penyalahgunaan gas yang diperuntukan bagi masyarakat miskin.
Menurut Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, langkah yang dilakukan pemerintah perlu dilanjutkan karena memang tujuannya untuk penataan yang lebih baik dalam penyaluran gas bersubsidi. Saat ini, pemerintah sendiri akan menerapkan kebijakan untuk menggunakan sub-pangkalan.
“Iya betul (langkah yang positif, red). Kalau tujuannya untuk menata agar tepat sasaran, supaya nanti anggarannya bisa dialokasikan untuk yang lebih sesuai,” ujarnya kepada Okezone, Jumat (7/2/2025).
Dalam penerapannya, Ahli Ekonomi Makro dan Perencanaan Keuangan Negara itu menyarankan agar lebih ditingkatkan kembali sosialisasi agar pesan atau tujuan yang diinginkan bisa sampai ke masyarakat. Selain itu, untuk menghindari terjadinya antrean gas seperti beberapa waktu lalu. Adapun penyempurnaan konsep dengan menjadikan pengecer sebagai sub-pangkalan, kembali ditegaskan Komaidi, merupakan hal yang positif.
“Yang kemudian disempurnakan oleh pemerintah, yang pengecer-pengecer itu dijadikan sub-pangkalan. Kalau itu bisa dilakukan baik. Nah, kan pendataannya kan nanti sampai ke sub-pangkalan. Kalau sekarang kan pendataan berhenti di pangkalan, kalau di pengecer kan enggak ada data detailnya,” ujarnya.
Komaidi menilai, sebuah kebijakan yang memiliki tujuan yang baik sudah seharusnya juga dilakukan dengan cara-cara yang baik. Sehingga, masyarakat betul-betul bisa merasakan dampak positif dari kebijakan yang keluarkan.