Deddy Corbuzier Jadi Stafsus, KPK bakal Koordinasi dengan Kemenhan soal LHKPN
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) terkait LHKPN stafsus. Diketahui, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin melantik enam orang stafsus, salah satunya Deddy Corbuzier.
"KPK akan berkoordinasi terlebih dulu dengan Kementerian Pertahanan, apakah Staf Khusus Menteri setara dengan Pejabat eselon I, II, atau III," kata Anggota Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo melalui keterangan tertulisnya, Selasa (11/2/2025).
Jika setara, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) Nomor 28 Tahun 2019, yang bersangkutan menjadi pihak yang wajib LHKPN (WL). Batas akhir pun sudah jelas, yakni tiga bulan usai pelantikan yakni 12 Mei 2025.
Jika stafsus tidak setara eselon I, II, dan III, maka aturan yang mewajibkan mereka lapor LHKPN berupa Peraturan KPK (Perkom) Nomor 3 tahun 2024 yang menyatakan stafsus menteri wajib menyampaikan LHKPN.
Budi menjelaskan, beleid itu akan berlaku enam bulan pasca ditetapkan, yakni 1 April 2025. Sehingga, batas penyampaian LHKPN pihak-pihak yang dimaksud sampai pertengahan 2025.
"Jika tidak termasuk dalam jabatan tersebut (eselon I, II, dan III), batas waktu pelaporannya dihitung dua bulan sejak Perkom 3 tahun 2025 efektif berlaku, yaitu 1 Juni 2025," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin melantik staf khusus Menhan dan Penganugerahan Satya Lencana Dharma Pertahanan di Kantor Kemhan, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025). Menurut Sjafrie, pengangkatan Stafsus Menhan ini pentingnya kolaborasi peran strategis dalam menjaga kedaulatan.
"Pengangkatan Staf Sus Menhan ini menegaskan pentingnya kolaborasi peran strategis dalam menjaga kedaulatan, sementara penghargaan yang diberikan menjadi simbol kehormatan bagi mereka yang telah berkontribusi tanpa henti," kata Sjafrie di akun instagramnya @Sjafrie Sjamsoeddin.
