Pemerintah Pastikan Tak Ada Pemotongan Anggaran untuk Bansos
“Pak Prabowo sejak awal mengajak kita kerja dengan data yang akurat. Apa yang dikerjakan selama tiga bulan terakhir ini adalah dalam usaha untuk memperoleh data yang lebih akurat. Masukan-masukan yang baik akan terus kita jadikan bahan evaluasi penyaluran ke depan. Kita sepakat dengan BPS tiap 3 bulan kita lakukan pemutakhiran,” ujar Gus Ipul.
Dengan data baru yang lebih akurat maka potensi bansos salah sasaran bisa diminimalisir. Pemberian bansos diyakini akan lebih akurat.
Kementerian Sosial sendiri tiap tahun menyalurkan bansos sekitar Rp75 triliun. Angka inipun berupa chash transfer sehingga langsung ke penerima manfaat. Di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). “Cash transfer kita Rp75 triliun per tahun langsung ke bank Himbara dan PT Pos,” kata dia.
Ihwal penyaluran Bansos dianggap kurang efektif, Gus Ipul menegaskan hal itulah yang menjadi dasar Presiden Prabowo memberikan instruksi agar program Bansos serta subsidi berbasiskan pada data yang akurat dan valid, yaitu DTSEN. Sebab, selama ini banyak lembaga yang berkaitan dengan program perlindungan sosial memiliki data sendiri-sendiri.
“Mudah-mudahan dengan data yang baru ini, bansos salah sasaran bisa diminimalisir dan kelak tidak akan terjadi lagi,” tegasnya.
