JAKARTA - Setengah dari warga negara Indonesia adalah perempuan. Karena itu, seharusnya perempuan menjadi bagian integral dalam strategi nasional.
Ketua Vanita Naraya Foundation, Diah Pitaloka mengatakan, Indonesia telah memiliki beberapa Rencana Aksi Nasional (RAN) terkait perempuan, namun implementasinya masih perlu diperkuat.
“Tentu ini membutuhkan kerja sama dengan sejumlah kementerian dalam implementasi peran aktif perempuan dalam wilayah pertahanan dan ketahanan negara,” ujarnya, Selasa (25/2/2025).
Ia menyatakan, pentingnya koordinasi antar lembaga pemerintahan untuk memastikan rencana tersebut benar-benar terlaksana. Selain itu, Diah menyoroti bagaimana pendekatan Women, Peace, and Security (WPS) harus menjadi bagian dari kebijakan nasional.
Dirinya menekankan bahwa perempuan tidak hanya sekadar korban dalam berbagai konflik atau krisis, tetapi juga harus diakui sebagai aktor aktif dalam pertahanan negara.
Selama ini, ketahanan dan pertahanan negara masih sering dikaitkan dengan kekuatan militer dan alat perang. Namun, dalam konteks modern, perang bukan hanya soal senjata, tetapi juga mencakup strategi pertahanan informasi, ketahanan ekonomi dan iklim.
Dalam berbagai aspek tersebut, perempuan memiliki peran yang sangat penting. Termasuk dalam isu ketahanan ekonomi, perempuan sebagai bagian dari tenaga kerja dan penggerak ekonomi informal memiliki peran signifikan dalam menjaga stabilitas.