Langkah strategis yang bisa diambil pemerintah, menurut Abdullah, yakni melakukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum. Antara aparat penegak hukum juga perlu meningkatkan koordinasi untuk mendeteksi dan membongkar sindikat uang palsu secara efektif.
“Penegakan hukum tidak boleh setengah-setengah. Harus diusut tuntas dan diberantas jaringan penyebaran uang palsu yang sangat merugikan masyarakat ini,” katanya.
Pemerintah juga perlu memperkuat edukasi dan literasi terkait ancaman peredaran uang palsu. “Hal ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ciri-ciri uang asli dan langkah yang harus diambil jika menemukan uang palsu," ujarnya.
Selain itu, perlu adanya peningkatan teknologi keamanan mata uang. Bank Indonesia, kata dia, perlu terus memperbarui fitur keamanan pada uang kertas untuk mempersulit pemalsuan. Kemudian, membangun kolaborasi dengan lembaga keuangan.
"Bank Indonesia juga harus terus memperbarui fitur keamanan uang kertas dan melakukan edukasi masif kepada publik. Tidak semua masyarakat memahami atau mampu mengenali ciri uang asli," pungkasnya.
(Arief Setyadi )