DPR Usul Sekolah Rakyat di Bawah Kemendikdasmen
Kendati demikian, Esti menyarankan agar Sekolah Rakyat berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), bukan Kemensos. Terlebih Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, telah menyatakan bahwa guru untuk Sekolah Rakyat akan direkrut dari lulusan PPG dengan kualifikasi tertentu.
"Sebaiknya langsung di bawah Kemendikdasmen yang memang sesuai dengan tupoksinya. Kemensos cukup menyampaikan data-data masyarakat miskin ekstrem yang harus diberikan akses," jelas Esti.
Di sisi lain, ia menilai rekrutmen guru dari lulusan PPG memang menjanjikan mutu pengajaran yang lebih terstandar. Namun Esti mengingatkan bahwa insentif dan jenjang karir guru tersebut juga perlu dipertimbangkan.
"Pengambilan dari lulusan PPG adalah langkah strategis, tetapi perlu dipastikan bahwa mereka tidak hanya kompeten secara akademik, melainkan juga memiliki kapasitas sosial dan kultural untuk mengajar di daerah dengan karakteristik kompleks. Bagaimana insentif dan jaminan kesejahteraan mereka?” paparnya.
Hal ini mengingat berdasarkan data Kemendikbudristek tahun 2023, terdapat lebih dari 80 ribu desa dengan akses pendidikan dasar yang masih minim. Tanpa komitmen anggaran dan dukungan lintas sektor, Sekolah Rakyat dinilai akan mendapat tantangan operasional.
