Besok Pelaksanaan May Day, Polisi Imbau Masyarakat Hidari Ruas Jalan Ini
JAKARTA - Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk menghindari ruas jalan ketika pelaksanaan hari buruh internasional atau May Day pada Kamis (1/5/2025). Ratusan ribu buruh akan turun ke jalan memperingati may day besok.
Polda Metro jaya melalui akun media sosial X mengimbau agar pengguna jalan untuk mencari rute alternatif saat pelaksanaan may day.
"Diimbau kepada seluruh warga masyarakat Jakarta untuk menghindari ruas jalan yang mengarah ke Monas; Sudirman; Thamrin; Tomang; Harmoni; Rawamangun; Senen; Tugu Tani dan DPR/MPR RI," tulis keterangan akun X, @TMCPoldaMetroJaya, dikutip Rabu (30/4/2025).
Adapun titik aksi may day berada di kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat.
"Dalam rangka kegiatan Mayday yang akan dipusatkan di Monas dan dihadiri 200.000 Buruh pada tanggal 1 Mei 2025," sambungnya.
Terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea mengajak semua buruh Indonesia merayakan Hari Buruh Internasional 2025 dengan aman, damai, dan tertib.
Dia juga meminta para pekerja untuk bersama-sama menyuarakan aspirasi dan perjuangan mereka. Acara besok rencananya dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Seluruh kawan-kawan buruh, marilah kita merayakan May Day 2025 dengan aman, damai, dan tertib. Kita suarakan perjuangan kita pada 1 Mei 2025 di Monumen Nasional bersama Presiden Republik Indonesia Bapak Jenderal Purnawirawan TNI Prabowo Subianto," ujarnya, Selasa (29/4/2025).
Andi Gani menyoroti makna historis peringatan May Day 2025, yang menandai 60 tahun perjuangan buruh Indonesia.
"60 tahun yang lalu terulang kembali di tanggal 1 Mei nanti, berjuang dan setia di garis perjuangan yang sama. Hidup buruh Indonesia!" ungkapnya
Ajakan ini disambut positif oleh berbagai elemen serikat pekerja, yang berkomitmen untuk menyampaikan tuntutan mereka secara tertib, termasuk isu upah layak, perlindungan pekerja, dan keadilan sosial. May Day 2025 diperkirakan akan menjadi momen penting bagi dialog antara pemerintah dan buruh, dengan harapan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan pekerja.
(Awaludin)
