Gaduh Save Raja Ampat, DPR: Jangan Jadikan Korban demi Kepentingan Ekonomi Jangka Pendek
JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI, Jalal Abdul Nasir prihatin terhadap ancaman kerusakan alam Raja Ampat, Papua Barat Daya, akibat ekspansi tambang nikel. Apalagi, Raja Ampat merupakan bagian warisan ekologis dunia yang harus dijaga bersama.
"Dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia, wilayah ini tidak layak dijadikan korban demi kepentingan pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Ia menekankan pentingnya menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan hidup,” ujar Jalal, Kamis (5/6/2025).
Haji Jalal, sapaan akrabnya, mendorong Kementerian ESDM untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh izin usaha pertambangan di kawasan Raja Ampat.
“Saya mendukung langkah Menteri Investasi/BKPM yang akan memanggil para pemegang izin tambang nikel untuk menjelaskan dampak aktivitas mereka terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat,” ujarnya.
Haji Jalal juga menyoroti pentingnya melibatkan audit independen berbasis kajian ekologis, sosial, dan budaya sebelum ada keputusan lanjutan terkait eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di wilayah sensitif seperti Raja Ampat.
“Pendekatan yang hanya berorientasi pada nilai komoditas tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan akan menjadi bumerang bagi bangsa,” ujarnya.
Kendati demikian, Haji Jalal mengajak seluruh pihak baik pemerintah, pelaku industri, masyarakat adat, dan komunitas sipil untuk menjadikan pembangunan berkelanjutan sebagai prinsip utama investasi nasional.
“Menjaga kelestarian Raja Ampat, bukan hanya tanggung jawab masyarakat Papua, tetapi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Media sosial tengah ramai dengan tagar Save Raja Ampat. Mereka menyuarakan kelestarian lingkungan dari kawasan yang dijuluki sebagai surga terakhir di dunia itu.
(Arief Setyadi )
