Sekjen Gibranku soal Usul Pemakzulan Wapres: Bising Narasi, Hening Dalam Substansi
JAKARTA - Forum Purnawirawan Prajurit TNI diketahui mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dengan menyurati MPR dan DPR. Hal tersebut direspons oleh Sekjen Gibranku, Pangeran Mangkubumi.
Hal tersebut di sampaikan Pangeran ketika menjadi narasumber program Rakyat Bersuara di Inews TV bertemakan 'Pemakzulan Gibran Jalan Terus, Kenpa', Rabu (11/6/2025). Dia menganggap usulan para purnawirawan TNI itu minim subtansi.
"Saya cukup prihatin sebenarnya dengan apa yang terjadi pada bangsa kita, hari ini negara sebesar Indonesia dengan 280 juta rakyat Indonesia di dalamnya seolah terus digiring untuk menonton dan menyaksikan polemik serta peristiwa-peristiwa politik yang bising dari segi narasi namun hening dalam segi substansinya," ujar Pangeran.
Berkaitan dengan keheningan substansi tersebut, dia menganalogikan seperti seseorang memasuki ruangan anechoic chamber yang mana dia bisa mendengarkan organ tubuhnya sendiri termasuk detak jantungnya.
Dari situ, kata dia, terdapat pelajaran yang bisa dipetik seperti mendengarkan aspirasi rakyat yang fundamental ketimbang membahas personal tidak substansi.
"Generasi muda, ayo kita beranikan diri untuk melangkahkan kaki kita masuk ke dalam spektrum anechoic chamber ini sehingga kita bisa benar-benar mendengarkan detak jantung rakyat denyut nadi rakyat isi hati keluh kesah rakyat dengan lebih jernih," tuturnya.
Bukan kemudian, kata dia, malah terjebak di dalam kubangan kebisingan yang tidak konstruktif seperti yang terjadi hari ini apa sebenarnya yang menjadi persoalan.
Dia menegaskan, secara perspektif legal formal atau hukum tata negara, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan Gibran memiliki legitimasi untuk menjadi cawapres, Prabowo Subianto saat Pilpres 2024.
Dirinya merasa dengan usulan purnawirawan TNI tersebut justru dikhawatirkan dapat menganggu stabilitas progam Pemerintah Prabowo-Gibran yang kini sedang berjalan.
"Narasi yang disampaikan ini tanpa isi yang akhirnya membuat eskalasi dan stabilitas politik nasional menjadi terganggu bahkan dampak terburuknya adalah kekacauan yang terjadi hari ini ketidakjelasan proses yang sekarang ini berlangsung bisa mengganggu program kerja pemerintah untuk mewujudkan visi misinya," tuturnya.
(Angkasa Yudhistira)
