"Artinya kabupaten itu terlalu sesek, terlalu penuh dengan jumlah kecamatan mungkin hampir 50-60 kecamatan. Artinya sudah terlalu banyak. Nah Itulah yang penting kita harus perjuangkan ke depan," tutur Dede.
Atas dasar itu, Dede berkata, pemekaran Jawa Barat menjadi lima provinsi belum ada urgensinya. Apalagi, kata dia, provinsi yang baru dimekarkan belum bisa mandiri dari sisi keuangan fiskal.
"Untuk provinsi, menurut saya belum ada urgensinya. Kenapa belum ada urgensinya? Belajar dari pengalaman, provinsi-provinsi baru yang baru lahir beberapa tahun belakangan, ternyata belum sanggup mendiri secara kemampuan fiskalnya," kata Dede.
"Jadi artinya berarti harus mendapat sokongan terus dari pusat maupun pemerintah daerah asalnya. Kalau melihatnya hanya dari sekedar membagi kekuasaan, menurut saya kuncinya di kabupaten kota bukan di provinsi," pungkas Dede.
Wacana pemekaran wilayah Provinsi Jawa Barat menjadi lima provinsi baru kembali bergulir. Saat ini wacana ini digodok oleh DPRD Jabar bersama Pemprov sebelum diajukan ke pemerintah pusat.