Fraksi PDIP Minta Pemerintah Hentikan Penulisan Ulang Sejarah, Berikut Alasannya
JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyatakan sikap dengan meminta pemerintah menghentikan proyek penulisan ulang sejarah. Proses penggarapan yang ditargetkan selesai sebelum 17 Agustus 2025 tersebut dinilai banyak masalah.
"Kami meminta dengan tegas stop penulisan ini, karena sudah menimbulkan polemik dan melukai banyak orang," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (30/6/2025).
Sebelumnya Fraksi PDIP meminta penggarapan penulisan ulang sejarah ditunda terlebih dahulu. Berkaca banyaknya polemik berkembang, maka saatnya Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengentikannya.
Satu polemik yang menjadi pertimbangan atas sikap Fraksi PDIP ini adalah pernyataan kontroversial Menteri Fadli Zon terkait peristiwa pemerkosaan massal pada tahun 1998 hanya rumor. Sebenarnya masih ada banyak pertimbangan lain.
"Termasuk banyaknya para sejarawan yang kemudian keluar dari tim, menyatakan mundur dari tim penulisan. Berarti apa? Berarti di situ banyak persoalan," ujarnya.
"Karena banyak persoalan, maka fraksi PDI Perjuangan Komisi 10 dengan tegas mengatakan stop penulisan sejarah ini. Sampai kemudian kami bisa mendiskusikan kembali. Kemudian sejarawan-sejarawan yang lain pun bisa terlibat lebih banyak dan tidak ada persoalan-persoalan prinsip yang itu akan melukai banyak orang," tutur dia melanjutkan.
Sikap Fraksi PDIP ini akan disampaikan secara resmi ketika Komisi X DPR RI menggelar rapat kerja (Raker) bersama Menteri Kebudayaan. Rapat sendiri direncanakan digelar pada pekan ini.
"Kami minta itu kita bertemu, lalu kita meminta dengan tegas stop penulisan sejarah yang sudah menimbulkan banyak problematika, termasuk menjadi sorotan dari dunia luar," pungkasnya.
(Fetra Hariandja)
