Mendagri: Kewenangan Luas Kepala Daerah Mustahil, Indonesia Bukan Negara Federal
“Persoalan lagi, dengan ditarik perizinan ke pusat apakah mampu mengecek amdalnya? Mengecek semua? Melayani semua perizinan yang ada di seluruh Indonesia? Mampu nggak sumber dayanya?” tanya Tito.
Kendati demikian, Tito menilai kepala daerah bisa duduk bareng untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada. Ia menyarankan Apkasi membentuk kelompok kerja untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan tersebut.
“Nah, ini menurut saya perlu dilakukan. Duduklah, mungkin 3–4 hari. Bentuk kelompok-kelompok kerja, rumuskan masalah-masalah, dan saya siap hadir untuk acara itu bersama dirjen-dirjen saya. Saya siap hadir, siap untuk membantu kita mencari solusi bersama yang adanya win-win lah antara pemerintah kabupaten dan provinsi,” kata Tito.
“Dan kalau nanti sudah ada rumusannya, undang juga asosiasi gubernur, asosiasi—bila perlu—DPRD. Sampaikan, ‘Rumusan kami seperti ini,’ biar nggak ribut di luar, di media. Sudah dibicarakan di dalam ruangan. Kami pemerintah pusat, Kemendagri, pasti akan hadir dan memberikan apresiasi. Itulah yang kita inginkan: suara-suara yang dihadapi, persoalan dihadapi, dan usulan solusinya,” pungkasnya.
(Fetra Hariandja)
