Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto, Pengamat: Prabowo Redakan Ketegangan Politik
JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyetujui usulan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan abolisi kepada Tom Lembong, dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto.
Langkah politik ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan dan dinilai sebagai upaya menyejukkan situasi nasional serta memenuhi rasa keadilan publik.
Usulan resmi tersebut datang dari pemerintah, dan setelah disetujui DPR, pengampunan hukum kepada kedua tokoh kini telah diberlakukan.
Pengamat politik sekaligus Direktur Informasi dan Komunikasi GREAT Institute, Khalid Zabidi menyebut, keputusan ini mencerminkan komitmen Prabowo untuk membangun suasana yang damai dan kondusif di Indonesia.
“Presiden menunjukkan sikap kenegarawanan dan keberpihakan pada persatuan. Abolisi dan amnesti ini bukan hanya solusi hukum, tapi juga bentuk rekonsiliasi politik untuk meredakan ketegangan,” ujar Khalid, Kamis (31/7/2025).
Ia juga mengapresiasi peran Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang disebut sebagai tokoh kunci di balik dukungan legislatif terhadap langkah politik Presiden Prabowo.
“Dasco benar-benar bekerja untuk kepentingan demokrasi dan penegakan hukum,” tambah Khalid.
Diketahui, Tom Lembong sebelumnya divonis dalam kasus korupsi impor gula, sementara Hasto Kristiyanto dinyatakan bersalah dalam kasus suap. Dengan adanya pengampunan ini, keduanya kini bebas dari jerat hukum.
“Presiden Prabowo fokus membangun dan menyiapkan masa depan bangsa. Keputusan ini menjadi angin segar yang diharapkan dapat memperkuat persatuan nasional,” tutup Khalid.
Sementara itu, pengamat komunikasi politik dari Universitas Pancasila, Anto Sudarto, menilai langkah Prabowo akan mendapat respons positif dari banyak pihak, terutama yang menginginkan terciptanya iklim politik yang lebih sejuk.
“Dengan adanya amnesti dan abolisi ini, Prabowo akan lebih mudah membangun komunikasi politik dengan Megawati serta kelompok masyarakat sipil,” ujar Anto, yang juga merupakan Ketua Program Studi Komunikasi Krisis, Pascasarjana Universitas Pancasila.
(Awaludin)
