Soal Usul Pilkada Dipilih DPRD, Legislator Ini Sebut Bagian dari Evaluasi untuk Perbaikan
Khozin menambahkan, argumentasi gubernur ditunjuk oleh presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi, di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat. Poin ini juga ditegaskan dalam UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Artinya, ide ini bukan lahir dari ruang hampa dan tidak didasarkan pada konsep otonomi daerah maupun dekonsentrasi. Ide ini juga sama sekali tidak ada korelasi dengan kewenangan MK, murni sebagai ikhtiar untuk mencari formula yang ideal dalam pemilihan kepala daerah,” ungkap Khozin.
Ia mengaku belum melihat ada fraksi di parlemen yang menolak atau mendukung usulan PKB. Sebab, kata Khozin, usulan ini belum dibahas secara resmi oleh fraksi-fraksi maupun di Komisi II DPR.
“Karena belum dibahas secara formal, tentu belum diketahui siapa yang menolak dan yang mendukung. Sebagai sebuah ide, ya tentu terbuka untuk didiskusikan oleh pelbagai pihak termasuk dari kalangan masyarakat luas,” sebut Khozin.
“Poin ini penting sebagai bagian dari prinsip meaningful participation dalam pembentukan perundang-undangan,” imbuhnya.
(Awaludin)
