Istana Bantah Anggaran Minim Penyebab Bupati Naikkan Pajak 250%
"Kami kemarin konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri, memang koordinasinya bukan dalam rangka mencari rumusannya, tidak, karena memang itu kan menjadi kebijakan dari setiap pemerintah daerah," ujarnya.
Prasetyo pun mewanti-wanti agar pejabat publik mengambil keputusan dengan penuh kehati-hatian, sehingga tidak menimbulkan polemik yang akhirnya memicu kemarahan di masyarakat.
"Ya, kalau dari sisi itu, makanya berkali-kali kami selaku pemerintah pusat berulang kali mengimbau bahwa sebagai pejabat-pejabat publik di level apa pun—baik di pusat, di provinsi maupun di daerah—kita harus menyadari bahwa kita perlu berhati-hati di dalam menyampaikan segala sesuatu," ujar Prasetyo.
"Apalagi menyampaikan sebuah kebijakan-kebijakan yang itu akan berdampak kepada masyarakat," pungkasnya.
(Fetra Hariandja)
