Ada Demo Buruh Besok, Polisi Siapkan Rekayasa Lalin di Sekitar DPR dan Istana
JAKARTA – Ditlantas Polda Metro Jaya bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas (lalin) menjelang aksi demonstrasi aliansi buruh di Gedung DPR/MPR RI dan Istana, Jakarta pada Kamis 28 Agustus 2025 besok.
"Rekayasa lalu lintas telah kita siapkan manakala ada aktivitas di mana pun penyampaian pendapat itu, apakah yang kita kenal dengan di Jalan Merdeka Selatan, kemudian juga di DPR ataupun di titik-titik lain," kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komaruddin di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (27/8/2025).
"Maka rekayasa dibutuhkan agar semua aktivitas di Jakarta bisa berjalan, aktivitas menyampaikan pendapat berjalan, aktivitas masyarakat ini juga tidak terganggu, walaupun ada kita alihkan demi kelancaran seluruh kegiatan," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan untuk rekayasa pola layanan Transjakarta yang terdampak aksi demonstrasi akan berlaku situasional.
"Yang kami lakukan adalah bahwa (rekayasa) situasional, itu akan ada penyesuaian. Bahwa untuk rekayasa lintas juga akan situasional. Jadi akan ada pengalihan, misalnya dari arah Timur ke Barat dan sebagainya, itu akan situasional. Demikian pula dengan layanan Transjakarta. Kita akan melihat seperti apa kepadatan yang ada di depan Gedung DPR/MPR," ujar Syafrin.
Sebelumnya, puluhan ribu buruh akan menggelar demo pada Kamis 28 Agustus 2025. Mereka akan melakukan aksi di depan Gedung DPR dan Istana Kepresidenan sebagai bentuk penyampaian aspirasi.
Puluhan ribu buruh ini berasal dari berbagai wilayah Jabodetabek, termasuk Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta.
Aksi ini merupakan bagian dari gerakan nasional bernama Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah (HOSTUM) yang menuntut perbaikan kebijakan ketenagakerjaan. Gerakan serupa juga akan digelar secara serentak di berbagai provinsi lain di Indonesia.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyatakan aksi ini merupakan momen strategis bagi kaum pekerja untuk menyampaikan aspirasi secara nasional.
"Berbagai kebijakan ketenagakerjaan yang ada saat ini dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kesejahteraan buruh, sehingga perlu adanya tekanan agar pemerintah segera melakukan perbaikan," kata Said, yang juga Ketua Partai Buruh di Jakarta.
Di Jakarta, aksi diperkirakan akan diikuti oleh sekitar 10 ribu buruh yang berkumpul di beberapa titik, termasuk di depan Gedung DPR dan Istana Kepresidenan. Kehadiran massa dalam jumlah besar ini menunjukkan tekad kuat para pekerja untuk memperjuangkan hak-hak mereka sekaligus mendesak pemerintah agar menanggapi tuntutan secara konkret.
Secara nasional, jumlah peserta aksi diperkirakan mencapai puluhan ribu hingga 75 ribu orang yang tersebar di berbagai daerah. Aksi serentak di seluruh Indonesia ini diharapkan menjadi dorongan kuat bagi pemerintah untuk lebih berpihak pada nasib buruh dan memperhatikan kesejahteraan pekerja di tengah kondisi ekonomi yang menantang.
(Arief Setyadi )
