Raker Kemenbud dengan DPR Bahas Anggaran 2026 Wujudkan Indonesia Emas 2045

Untuk mendukung pencapaian ketiga Cita tersebut, Giring menyebutkan berdasarkan pagu anggaran Kementerian Kebudayaan saat ini diperlukan penambahan anggaran untuk dapat melaksanakan kegiatan secara maksimal dan mencapai output yang telah direncanakan.

Selanjutnya ia menjelaskan bahwa pemajuan kebudayaan tidak hanya berdampak bagi Indonesia, tapi bagi peradaban dunia. Kebudayaan juga memberi dampak terhadap ekonomi budaya, ekonomi kreatif, dan pariwisata. "Pemajuan kebudayaan dapat ikut mewujudkan cita-cita Indonesia emas 2045," ucapnya.

Giring menegaskan, Kemenbud memerlukan tambahan anggaran untuk tahun 2026. "Tambahan anggaran itu akan digunakan untuk pemenuhan dukungan terhadap kegiatan Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, pemenuhan dukungan kegiatan Penguatan Diplomasi Promosi dan Kerja Sama, dan pemenuhan dukungan kegiatan Pengembangan Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan," ujarnya.

Dijelaskannya pula bahwa penambahan anggaran itu nantinya akan dimanfaatkan untuk penguatan tata kelola serta reformasi birokrasi. Selain itu juga untuk pengembangan 10 UPT Balai Pelestarian Kebudayaan baru, yaitu Riau, Bangka Belitung, Lampung, DK Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, NTB, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.

Menanggapi apa yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kebudayaan, perwakilan anggota Komisi X, Juliatmono dari Fraksi Golkar, menyampaikan pihaknya mencermati apa yang menjadi kebutuhan Kementerian Kebudayaan, karena mulai 2025 kebudayaan menjadi utuh di bawah Kementerian Kebudayaan. Mewakili Fraksi Golkar, dirinya menyetujui usulan tambahan anggaran ini.

Juliatmono pun menambahkan tentang perhatiannya terhadap museum di daerah. "Kemenbud harus mengingatkan kepada Kepala Daerah untuk lebih memperhatikan museum, serta mengajak siswa-siswa sekolah untuk berkunjung ke museum dalam meningkatkan pengetahuan dan rasa nasionalisme," katanya.