Prabowo Janji Segera Bahas RUU Perampasan Aset
Namun, kata Said, Prabowo menyadari bahwa pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset memerlukan dukungan politik DPR, tidak hanya pemerintah.
Said menegaskan, RUU Perampasan Aset penting untuk memberantas perilaku koruptor di kalangan pejabat, termasuk kasus yang terjadi di Kabinet Merah Putih, seperti yang melibatkan eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer atau Noel.
"Undang-undang paket kedua ini, seperti disampaikan Bung Andi, diperlukan untuk menindak pejabat seperti Noel dan lainnya yang terlibat korupsi. RUU Perampasan Aset harus segera disahkan. Sudah hampir puluhan tahun, dan beliau merespons sangat cepat. Tetapi saya sebagai presiden tidak bisa bekerja sendiri, harus ada DPR dan partai politik," tutur Said mengulang respons Prabowo.
"Tapi beliau yakin, RUU Perampasan Aset ini akan menjadi pembuktian terbalik agar koruptor jera dan dimiskinkan, dan setidaknya bisa segera mulai dibahas," pungkasnya.
(Awaludin)
