Bertemu Akademisi dan Tokoh Agama, Puan Tegaskan Transformasi DPR
JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menerima audiensi dari sejumlah tokoh publik lintas profesi untuk berdialog terkait dinamika sosial-politik pasca unjuk rasa akhir Agustus lalu. Pertemuan berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu 4 September 2025, selama sekitar dua jam.
Puan menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan. Ia menilai dialog seperti ini penting sebagai bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap DPR.
"Terima kasih sudah hadir untuk memberikan masukan di tengah Indonesia sedang bersedih,” kata Puan.
Dialog dihadiri antara lain Peneliti Senior BRIN, Siti Zuhro; Wakil Ketua Umum MUI sekaligus tokoh NU, KH Marsudi Syuhud; mantan Menteri PAN-RB, Yuddy Chrisnandi; dan pakar komunikasi, Effendi Gazali. Mereka tergabung dalam Majelis Mujadalah Kiai Kampung. Puan didampingi Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal.
Puan menyampaikan permohonan maaf atas sikap anggota DPR yang dianggap menyinggung publik, sekaligus menjelaskan sejumlah isu yang memicu kegaduhan, termasuk tunjangan perumahan anggota DPR. Ia memastikan tunjangan tersebut telah dihentikan per 31 Agustus 2025 dan DPR memberlakukan moratorium kunjungan luar negeri, kecuali untuk agenda kenegaraan.
Puan menegaskan, DPR tengah menjalani transformasi kelembagaan dengan memperkuat transparansi melalui sistem digital. Semua laporan kegiatan dan rapat terbuka kini tersedia di website DPR, sementara legislasi diutamakan kualitasnya dan mendorong partisipasi publik yang bermakna.
Puan juga menyampaikan permohonan maaf atas sikap atau pernyataan sejumlah anggota DPR yang belakangan dinilai menyinggung perasaan publik.
"Saya minta maaf jika ada anggota yang bertutur atau berlaku kurang berkenan. Memang ada beberapa informasi yang beredar, tapi tidak semuanya sesuai fakta,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Menko PMK itu.
Puan pun menjelaskan sejumlah isu yang sempat memicu kegaduhan, seperti pemberitaan soal kenaikan gaji hingga tunjangan kompensasi perumahan bagi anggota DPR. Ia memastikan tunjangan tersebut sudah dihentikan dan DPR juga memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
"Tidak pernah ada kenaikan gaji. Terkait tunjangan perumahan, per 31 Agustus sudah dihentikan. Moratorium sudah diberlakukan untuk kunjungan luar negeri, terutama oleh komisi, kecuali untuk agenda konferensi kenegaraan yang betul-betul mewakili negara,” jelas Puan.
Sementara itu, Siti Zuhro menyatakan, pertemuan itu melegakan karena DPR menunjukkan sikap partisipatif dan membuka komunikasi dua arah dengan masyarakat.
“Kami berharap DPR menjalankan fungsi representasi dan pengawasan pemerintah secara amanah dan konstruktif,” ujarnya.
(Awaludin)
