Bali Diterjang Banjir, DPR Soroti Kesiapsiagaan yang Belum Memadai
JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq, menyampaikan duka atas jatuhnya korban jiwa akibat banjir bandang yang melanda Bali. Maman pun mendesak adanya langkah konkret Pemerintah dalam memperkuat sistem mitigasi bencana serta perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak.
Menurutnya, peristiwa ini bukan semata akibat fenomena alam, melainkan juga kegagalan tata kelola risiko bencana.
“Kita tidak bisa lagi hanya menyalahkan curah hujan ekstrem. Banjir Bali adalah alarm keras bahwa sistem mitigasi, kesiapsiagaan, serta perlindungan sosial kita masih lemah dan jauh dari kata ideal,” ujar Maman, Kamis (11/9/2025).
Maman menyoroti masih minimnya sistem peringatan dini, keterbatasan sarana evakuasi, serta lemahnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan bencana. Akibatnya, masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan, dengan korban jiwa, kerugian material, hingga trauma berkepanjangan.
“Bencana ini terjadi di pusat destinasi wisata dunia, tetapi masyarakatnya justru tidak terlindungi secara memadai. Situasi ini memperlihatkan lemahnya integrasi antara kebijakan pembangunan dengan pengurangan risiko bencana,” lanjutnya.
Oleh karena itu, ia meminta langkah cepat dari pemerintah pusat dan daerah, seperti pemetaan ulang kawasan rawan banjir dan bencana hidrometeorologi di Bali. Selain itu, Maman menekankan penguatan sistem peringatan dini berbasis komunitas, termasuk edukasi masyarakat mengenai prosedur evakuasi cepat.
“Percepat distribusi bantuan sosial dan kompensasi bagi warga terdampak, terutama pedagang kecil dan keluarga miskin. Lalu sediakan layanan pemulihan psikososial bagi korban yang kehilangan keluarga maupun mata pencaharian,” ungkapnya.
“Integrasikan program penanggulangan bencana dengan perlindungan sosial, agar masyarakat tidak semakin terbebani akibat bencana,” imbuh Maman.
Maman juga mengingatkan agar Pemerintah serius memperhatikan aspek pencegahan dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan penanggulangan bencana, sebab tanpa pendekatan partisipatif, kebijakan hanya akan menjadi formalitas tanpa hasil nyata di lapangan.
“Bali adalah wajah Indonesia di mata dunia. Jika bencana yang berulang terus dibiarkan tanpa mitigasi dan perlindungan yang kuat, maka bukan hanya rakyat yang menderita, tetapi juga wibawa bangsa yang dipertaruhkan,” tegasnya.
Seperti diberitakan, banjir bandang menerjang Bali pada Rabu (10/9/2025). Banjir ini menelan sembilan korban jiwa yang tersebar di Denpasar, Badung, Gianyar, dan Jembrana.
Banjir dipicu hujan deras yang melanda Bali selama dua hari berturut-turut. Berdasarkan data sementara dari Polda Bali, empat orang tewas di Denpasar, satu di Badung, dua di Jembrana, dan dua di Gianyar.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali telah menetapkan status darurat bencana Provinsi Bali selama satu pekan.
(Awaludin)
