“Bulog ini menjadi beban berat karena harus menanggung dampak kerugian yang besar. Kalau tidak segera ada langkah penyelamatan, Bulog bisa semakin lemah,” tutur anggota Baleg DPR ini.
Lebih jauh, legislator Golkar itu mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah menginstruksikan agar Bulog dikembalikan pada peran strategisnya seperti di masa Orde Baru. Menurutnya, inilah saat yang tepat untuk melakukan transformasi kelembagaan Bulog agar dapat bekerja lebih cepat, terlepas dari jeratan birokrasi panjang maupun campur tangan berlebihan dari berbagai pihak.
“Konsep Presiden sangat tepat. Bulog harus difungsikan kembali sebagai buffer stock dan penyangga harga pangan. Kalau perlu diperkuat lagi, setara dengan Menteri Pangan dan Kabulog, sehingga keputusan bisa lebih cepat dan terarah,” tegasnya.
Firman mengingatkan, salah satu persoalan mendasar yang kerap dihadapi Bulog adalah model penyerapan beras makro yang masih bermasalah. Biaya produksi yang tinggi, keterbatasan fasilitas penyimpanan, serta risiko penurunan kualitas selama proses distribusi menjadi tantangan nyata. Semua ini berimbas langsung pada harga di pasaran, yang pada akhirnya membebani masyarakat.
Dalam pandangannya, penguatan kelembagaan Bulog tidak boleh berhenti pada aspek distribusi semata. Bulog harus memiliki fungsi strategis sebagai pengendali cadangan pangan nasional, sekaligus menjadi penyangga harga untuk melindungi petani maupun konsumen.