Nadiem Ajukan Praperadilan di Kasus Chromebook, Kejagung: Itu Hak Tersangka
JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menanggapi langkah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, yang mengajukan gugatan praperadilan terkait penetapan tersangkanya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.
Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, menyebut pengajuan praperadilan merupakan hak hukum yang dimiliki setiap tersangka.
“Itu merupakan suatu hak bagi tersangka dan penasihat hukumnya. Hal ini juga diatur dalam KUHAP serta diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2014,” kata Anang kepada wartawan, Selasa (23/9/2025).
Menurut Anang, mekanisme praperadilan justru menjadi bentuk kontrol terhadap aparat penegak hukum. “Yang sebetulnya ini juga merupakan check and balancing bagi kita sebagai aparat penegak hukum,” imbuhnya.
Menanggapi klaim pihak Nadiem yang menyinggung belum adanya audit kerugian keuangan negara, Anang menegaskan bahwa hal tersebut sudah masuk ke ranah materi pokok perkara.
“Itu sudah masuk ke materi pokok perkara. Praperadilan itu konsepnya hanya menyangkut sah atau tidaknya penyitaan, penangkapan, penggeledahan, dan diperluas pada penetapan tersangka, itu saja,” jelasnya.
Sebelumnya, kuasa hukum Nadiem, Hana Pertiwi, telah mendaftarkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu menyoal penetapan tersangka sekaligus penahanan Nadiem.
“Penetapan tersangkanya tidak memenuhi dua alat bukti yang sah, salah satunya bukti audit kerugian negara dari instansi yang berwenang, yaitu BPK atau BPKP. Kalau penetapan tersangka tidak sah, otomatis penahanan juga tidak sah,” kata Hana.
(Awaludin)
