DPR Ingatkan Kemhan Pentingnya Sinergi Antar-Lembaga dalam Distribusi Multivitamin MBG
JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyambut baik langkah Kementerian Pertahanan (Kemhan), yang menyalurkan 4,8 juta butir multivitamin ke sekitar 100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Jakarta.
Namun, ia mengingatkan pentingnya koordinasi lintas lembaga agar program tersebut tidak keluar dari koridor sistem kesehatan nasional.
“Saya menghargai langkah Kementerian Pertahanan yang ingin berkontribusi dalam memperkuat ketahanan kesehatan rakyat melalui distribusi multivitamin ke Dapur Makan Bergizi (MBG). Namun, semangat baik tersebut harus tetap berada dalam koridor sistem kesehatan nasional,” kata Nurhadi, Selasa (7/10/2025).
Nurhadi menegaskan, penyaluran multivitamin maupun obat-obatan harus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana utama program MBG.
“Sebagaimana diatur oleh undang-undang dan dikoordinasikan dengan kementerian serta lembaga teknis yang berwenang, seperti Kementerian Kesehatan dan BPOM,” tambahnya.
Menurutnya, distribusi obat dan vitamin bukan sekadar kegiatan logistik, tetapi menyangkut keselamatan publik. Karena itu, setiap produk yang dikonsumsi masyarakat harus melalui uji, pengawasan, dan sertifikasi ketat agar tidak menimbulkan risiko kesehatan.
“Tanpa koordinasi dengan Kemenkes dan BPOM, niat baik bisa berujung pada persoalan serius di lapangan,” tegas Nurhadi.
Diketahui, Kemhan menyalurkan 4,8 juta butir multivitamin merek Vitarma ke 100 dapur MBG di Jakarta pada Rabu (1/10/2025). Multivitamin tersebut diproduksi oleh Pusat Farmasi Pertahanan, Pabrik Obat Pertahanan Negara, di bawah Kemhan.
Penyaluran ini disebut sebagai bagian dari dukungan Kemhan untuk ketahanan kesehatan masyarakat sekaligus menyuplai kebutuhan prajurit TNI menjelang HUT ke-80 TNI.
Selain itu, Kemhan juga menyerahkan 17,4 juta butir obat kepada Kementerian Koperasi dan UKM, yang akan didistribusikan melalui jaringan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di seluruh Indonesia.
Nurhadi menilai langkah tersebut positif, tetapi menekankan agar tidak terjadi tumpang tindih peran antara lembaga sipil dan militer dalam urusan kesehatan masyarakat.
“Kami di Komisi IX DPR RI memandang penting adanya sinergi lintas kementerian agar tidak terjadi tumpang tindih peran, apalagi pergeseran fungsi dari sipil ke militer dalam urusan kesehatan masyarakat,” jelas Legislator dari Dapil Jawa Timur VI itu.
Ia menambahkan, peran TNI dalam mendukung distribusi obat atau vitamin tetap dimungkinkan, namun sebatas dukungan logistik, bukan mengambil alih fungsi teknis lembaga kesehatan.
Selain koordinasi, Nurhadi juga menyoroti pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam proses distribusi. Ia mendorong agar pemerintah membuka data penerima manfaat secara jelas, memperkuat pengawasan lapangan, dan memastikan seluruh rantai distribusi berada di bawah pengendalian lembaga berwenang.
“Kita belajar dari kasus-kasus sebelumnya di mana program serupa menimbulkan potensi penyimpangan, bahkan masalah kesehatan akibat produk yang belum terverifikasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nurhadi menekankan bahwa ketahanan kesehatan rakyat tidak cukup dibangun melalui program jangka pendek, melainkan dengan penguatan sistem kesehatan nasional yang berkelanjutan dan kredibel.
“Sinergi antar-kementerian dan lembaga harus dijalankan secara proporsional dan saling melengkapi, bukan tumpang tindih,” tuturnya.
“Bangsa yang kuat dimulai dari rakyat yang sehat. Karena itu, setiap kebijakan kesehatan harus berbasis regulasi yang jelas, kajian ilmiah yang matang, dan koordinasi lintas sektor yang transparan,” pungkasnya.
(Awaludin)
