DJKI dan Uni Eropa Soroti Tantangan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Lokapasar
JAKARTA - Meningkatnya peredaran barang palsu dan pelanggaran kekayaan intelektual (KI) di platform perdagangan daring menjadi tantangan serius bagi pemerintah di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Transformasi digital yang mempercepat arus perdagangan lintas negara telah membuka peluang besar bagi inovasi, namun di sisi lain juga menciptakan celah bagi penyalahgunaan dan pelanggaran KI.
Menyikapi kondisi tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bersama European Union Intellectual Property Office (EUIPO) melalui program SCOPE IPR menggelar workshop bertajuk “Challenges in IPR Enforcement in Physical and Online Marketplaces” di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Direktur Penegakan Hukum DJKI Brigjen Pol Arie Ardian Rishadi menegaskan bahwa penegakan hukum KI kini berada pada titik krusial. Menurutnya, masyarakat dunia kini tidak lagi menghadapi pelanggaran yang bersifat lokal dan sporadis, tetapi jaringan pelanggaran yang terorganisir dan lintas yurisdiksi.
“Karena itu, pendekatan penegakan hukum harus bertransformasi menjadi lebih adaptif, berbasis intelijen digital, dan melibatkan sinergi kuat antara aparat penegak hukum, pelaku industri, serta platform digital,” ujarnya.
Brigjen Arie menjelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan telah mengubah pola pelanggaran KI menjadi lebih kompleks, mulai dari penggunaan identitas anonim, penggandaan digital, hingga penyebaran konten pelanggaran berskala besar.
