Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
NEW YORK – Persaingan resolusi di Dewan Keamanan (DK) PBB terkait masa depan Gaza pascaperang semakin memanas. Rusia telah mengedarkan proposal tandingan yang secara eksplisit menghapus referensi apa pun mengenai otoritas transisi di Gaza yang diusulkan dipimpin oleh Presiden Donald Trump.
Sebaliknya, Rusia meminta PBB untuk menguraikan opsi bagi pembentukan pasukan stabilisasi internasional. Draf resolusi tandingan Rusia mencakup bahasa yang lebih kuat dalam mendukung pendirian negara Palestina bersama Israel. Draf tersebut juga menekankan Tepi Barat dan Gaza harus disatukan sebagai negara di bawah Otoritas Palestina.
Rusia menyatakan resolusi dewan juga seharusnya menegaskan kembali keputusan fundamental, "pertama dan terutama solusi dua negara untuk penyelesaian Israel-Palestina."
Ketentuan-ketentuan yang diusulkan Rusia tidak ada dalam draf AS. Sehingga Rusia mengedarkan teksnya sendiri yang bertujuan mengubah konsep AS dan menyesuaikannya dengan keputusan dewan sebelumnya.
"Kami ingin menekankan bahwa dokumen kami tidak bertentangan dengan inisiatif Amerika," kata misi Rusia seperti dilansir The Associated Press, Sabtu (15/11/2025).
"Sebaliknya, dokumen itu mencatat upaya tak kenal lelah dari para mediator Amerika Serikat, Qatar, Mesir, dan Turki. Tanpa upaya mereka, gencatan senjata yang telah lama ditunggu-tunggu serta pembebasan sandera dan tahanan tidak akan mungkin terjadi," tambah mereka.
Rusia juga menyambut baik ketentuan rencana Trump yang menghasilkan gencatan senjata, pembebasan sandera dan tahanan, pertukaran jenazah, serta dimulainya kembali akses dan pengiriman bantuan kemanusiaan.
Amerika Serikat dan delapan negara yang berperan dalam mencapai gencatan senjata yang rapuh antara Israel dan Hamas setelah lebih dari dua tahun perang di Gaza mendesak "adopsi cepat" draf resolusi AS terbaru oleh 15 anggota DK PBB.
Draf AS terbaru dan proposal Rusia diperkirakan akan diajukan untuk pemungutan suara awal pekan depan. Rencana AS dapat mengumpulkan sembilan suara yang dibutuhkan untuk lolos, dengan kemungkinan Rusia dan Tiongkok memilih abstain daripada menggunakan hak veto mereka.
Pertemuan Dewan Keamanan PBB/Foto: UN-Loey Felipe
(Fetra Hariandja)
