Dalam dokumen undangan, nama Rais Aam dan Ketua Umum PBNU tercantum secara eksplisit sebagai pihak yang akan menyampaikan pemaparan strategis di hadapan para Mustasyar, sebelum diakhiri rumusan kesepakatan dan konferensi pers.
Sementara itu, Konsolidasi Jaringan Kader Muda Nahdlatul Ulama (NU) se-Indonesia menyerukan, agar kepemimpinan PBNU kembali tunduk pada mekanisme AD/ART serta menghormati ikhtiar islah para kiai sepuh.
Dalam pertemuan di Jakarta, kader muda NU menilai keputusan sepihak di PBNU sudah menjauh dari tradisi musyawarah dan tabayyun.
Juru Bicara Jaringan Kader Muda NU, Purwaji, menegaskan bahwa rencana pihak tertentu untuk menggelar rapat pleno guna menunjuk Penjabat (PJ) Ketua Umum justru bertentangan dengan kehendak para kiai sepuh yang sedang mengupayakan islah.
“Jika benar ada rencana pleno penunjukan PJ, itu adalah bentuk kesewenang-wenangan. Para kiai menghendaki islah, bukan pemaksaan pleno. Sangat menyedihkan jika suara para kiai dianggap bisa diabaikan begitu saja,” tegasnya.
(Fahmi Firdaus )