Gubernur Pramono Janji Tetapkan UMP Jakarta Lebih Cepat
"Karena memang angkanya sudah ada range-nya. Sehingga dengan demikian, tinggal di dalam range itulah dicari jalan keluar antara pengusaha dengan buruh," tambahnya.
Saat disinggung mengenai tenggat waktu dari Kemendagri, ia menyatakan pihaknya akan memutuskan UMP dalam waktu dekat. "Bismillah, Jakarta selesai lebih cepat dari itu," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa gubernur memegang peran sentral dalam penetapan upah minimum tahun 2026, baik Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), maupun Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Menurut Tito, selain berkewajiban menetapkan UMP dan UMSP tahun 2026, gubernur juga dapat menetapkan UMK dan UMSK.
“Gubernur dapat menetapkan upah minimum untuk kabupaten/kota dan upah minimum sektoral kabupaten atau kota, tetapi sifatnya ‘dapat’,” ujar Tito saat Sosialisasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum Tahun 2026 yang digelar secara daring dari Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (17/12/2025).
Ia menekankan agar proses penetapan tersebut berjalan tepat waktu, terkoordinasi, dan kondusif di daerah. Seluruh penetapan upah minimum tahun 2026 harus diselesaikan paling lambat pada 24 Desember 2025.
Dengan sisa waktu sekitar tujuh hari, Tito meminta pemerintah daerah segera menindaklanjuti proses tersebut secara serius dan terkoordinasi.
“Penetapan seluruh upah minimum tahun 2026, dengan gubernur sebagai titik sentral, paling lambat tanggal 24 Desember,” jelasnya.
(Awaludin)
