JAKARTA – Guinea Ekuatorial secara resmi telah memindahkan ibu kotanya dari Malabo di Pulau Bioko ke Ciudad de la Paz di daratan utama, demikian diumumkan oleh layanan pers pemerintah pekan lalu.
Pemindahan ibu kota ini resmi terjadi setelah Presiden Teodoro Obiang Nguema Mbasogo pada Jumat (2/1/2026) menandatangani dekrit presiden yang memerintahkan pemindahan pusat pemerintahan ke daratan utama. Pihak berwenang negara tersebut mengatakan bahwa keputusan itu terutama didorong oleh “kebijakan penataan wilayah nasional” dan kekhawatiran keamanan.
“Pemindahan ibu kota negara, dari sudut pandang keamanan, merupakan langkah penting, mengingat pemerintah telah menjadi korban beberapa serangan yang berasal dari luar negeri melalui jalur maritim,” demikian bunyi pernyataan resmi tersebut, sebagaimana dilansir RT.
Insiden-insiden ini dilaporkan termasuk serangan melalui laut, seperti perampokan bank di Bata pada 2007 dan serangan terhadap Istana Kepresidenan di Malabo pada 2009. Pemindahan ibu kota dipresentasikan sebagai cara untuk mengurangi kerentanan dan membangun lingkungan pertahanan yang lebih tangguh dan aman.
Pemerintah juga menggambarkan keputusan tersebut sebagai pemutusan simbolis dengan warisan kolonial negara itu sekitar 57 tahun setelah meraih kemerdekaan. Para pejabat mengatakan perubahan ini akan memungkinkan pemerintah menjauh dari “struktur kolonial usang” yang tidak lagi selaras dengan tujuan “modernisasi” Guinea Ekuatorial.