Pakar Hukum: Penempatan Polri di Bawah Presiden Punya Landasan Konstitusional

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |12:39 WIB

Pakar Hukum: Penempatan Polri di Bawah Presiden Punya Landasan Konstitusional

Ilustrasi. (Foto: Okezone)

Terkait Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Polri yang kerap diperdebatkan, Rullyandi menegaskan ketentuan tersebut sejatinya dimaksudkan untuk mencegah keterlibatan Polri dalam politik praktis. Larangan itu, kata dia, mencakup jabatan politik seperti menteri, kepala daerah, dan anggota legislatif.

Baca Juga:

DPR Apresiasi Ketegasan Jenderal Sigit Jaga Marwah Polri

“Penafsiran bahwa Pasal 28 ayat (3) membatasi Polri dalam penugasan administratif adalah kekeliruan yang berkembang di ruang publik,” pungkasnya.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.