Refleksi 2025 dan Jalan Panjang Indonesia Menuju Lompatan Peradaban
Di bidang sosial dan pembangunan sumber daya manusia, Program Makan Bergizi Gratis merupakan terobosan yang patut diapresiasi. Namun, program sebesar ini harus dirancang sebagai ekosistem ekonomi, tidak sekadar kebijakan bantuan. Ketika rantai pasoknya melibatkan petani dan peternak lokal, maka negara tidak hanya memberi makan anak-anaknya, tetapi juga menghidupkan ekonomi desa.
Masalah pengangguran terdidik, khususnya di kalangan Gen Z, menuntut perubahan radikal dalam sistem pendidikan. Kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan AI, teknologi hijau, dan ekonomi digital tidak lagi pilihan, melainkan keharusan. Dunia pendidikan dan industri harus duduk di meja yang sama.
Sektor teknologi dan keamanan siber menunjukkan paradoks yang tajam. Di satu sisi, ekonomi digital Indonesia melesat pesat dan menjadi motor pertumbuhan baru. Di sisi lain, ancaman siber terhadap infrastruktur kritis negara masih terus terjadi. Pembentukan Otoritas Perlindungan Data Pribadi yang independen serta pembangunan kedaulatan cloud nasional adalah langkah strategis untuk menjaga kedaulatan digital bangsa.
Sementara itu, krisis iklim dan bencana hidrometeorologi mengingatkan kita bahwa pembangunan tidak boleh lagi bersifat eksploitatif. Konsep Kota Spons, pensiun dini PLTU batubara, dan penerapan pajak karbon harus dilihat sebagai investasi jangka panjang untuk keselamatan generasi mendatang.
Pemilu Jadi Mekanisme Akuntabilitas Kebijakan
Dalam konteks kepemiluan, seluruh agenda besar ini hanya akan berkelanjutan jika sistem demokrasi elektoral kita kuat, adil, dan berintegritas. Pemilu tidak hanya kompetisi kekuasaan, rutinitas lima tahunan tetapi mekanisme akuntabilitas kebijakan.
Oleh karena itu, revisi UU Pemilu dan Pilpres menjadi suatu keniscayaan dan harus akseleratif dengan penguatan tata kelola pemilu, pemanfaatan teknologi secara transparan, serta pendidikan politik yang berkelanjutan harus menjadi agenda bersama seluruh partai politik.
Semua partai, tanpa kecuali, harus mempersiapkan diri lebih matang, tidak hanya untuk menang, tetapi untuk memerintah dengan kualitas kebijakan yang lebih baik.
Tahun 2025 lalu memberi kita satu pelajaran penting bahwa masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh satu sektor saja, melainkan oleh keberanian kita melakukan reformasi struktural secara serempak. Jika 2025 adalah tahun peletakan pondasi, maka 2026 dan seterusnya harus menjadi era efisiensi, integritas, dan keberanian mengambil keputusan strategis.
Sebagai bangsa, kita tidak kekurangan potensi. Yang kita butuhkan adalah kepastian hukum, kedaulatan digital, ketahanan pangan, dan demokrasi yang bekerja. Dengan pondasi tersebut, Indonesia tidak hanya akan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, tetapi benar-benar melompat menuju peradaban maju dan berdaulat.
(Awaludin)
