MUI Dukung Indonesia Gabung Board of Peace usai Bertemu Prabowo
JAKARTA - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Iskandar menyatakan, dukungannya terhadap langkah Indonesia yang bergabung dalam Board of Peace (BoP) usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Anwar mengatakan, bahwa dukungan ini sepanjang keikutsertaan tersebut membawa kemaslahatan bagi bangsa, umat, dan kemanusiaan dunia.
"Sepanjang untuk kemaslahatan, tentu saja [mendukung Indonesia gabung BOP]. Karena MUI ini berjuang untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan bangsa, untuk kemaslahatan kemanusiaan,” tegas Anwar kepada awak media usai bertemu Prabowo.
Lebih lanjut, Anwar menjelaskan, bahwa Prabowo menegaskan komitmennya menjadikan forum Dewan Perdamaian sebagai sarana perjuangan bagi kemerdekaan Palestina.
“Jadi yang saya tangkap, komitmen Presiden. Komitmen Presiden yang pertama ingin benar-benar berjuang di dalam Dewan Perdamaian ini untuk kemerdekaan Palestina secara utuh dan berdaulat secara penuh,” paparnya.
Menurut Anwar, Prabowo juga menegaskan bahwa perjuangan di BoP akan dilakukan bersama negara-negara Islam lainnya demi perdamaian dunia. Ia menambahkan, terdapat penegasan penting dari Presiden bahwa keikutsertaan dalam BoP bersifat kondisional.
“Dan apabila di kemudian hari ternyata tidak memberi kemaslahatan dan kebaikan organisasi ini kepada Palestina, kepada perdamaian dunia, maka seluruh negara-negara Islam yang berkumpul di situ akan keluar dari BoP,” kata Anwar.
Sementara selain isu internasional, Anwar menyebut Prabowo juga menyampaikan komitmen kuat terhadap kepentingan dalam negeri.
“Ini yang penting kita catat, selain dari tadi itu komitmen dia untuk berpihak kepada kepentingan rakyat, kesejahteraan rakyat Indonesia, komitmen dia untuk anggota korupsi, dan komitmen dia untuk membawa negara ini menuju kemakmuran dan kebaikan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang,” paparnya.
Saat ditanyai soal dampak keikutsertaan Indonesia di BoP terhadap ekonomi dan kesejahteraan rakyat, Anwar menilai aspek keamanan nasional menjadi pertimbangan utama Presiden.
“Keamanan Negara Republik Indonesia menjadi pertimbangan paling pokok, karena Indonesia menjadi bagian dari dunia, dari politik global,” pungkasnya.
(Awaludin)
