Liga Arab Gelar Pertemuan Darurat Bahas Langkah Aneksasi Israel di Tepi Barat
JAKARTA – Liga Arab telah mengadakan pertemuan darurat di Kairo, Mesir, untuk membahas langkah-langkah Israel baru-baru ini yang bertujuan memperluas aktivitas permukiman ilegal dan memperketat kendalinya atas Tepi Barat yang diduduki.
Sebuah pernyataan setelah pertemuan pada Rabu (11/2/2026) mengatakan bahwa Dewan Liga Arab mendesak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk memenuhi janjinya sebagai bagian dari upaya mencapai perdamaian, serta mengambil langkah-langkah "praktis dan jelas" untuk mencegah Israel mencaplok Tepi Barat yang diduduki.
Dewan tersebut menegaskan bahwa setiap pencaplokan tanah Palestina merupakan kejahatan perang, dan menyatakan dukungannya terhadap hak Palestina atas kedaulatan penuh negara mereka di perbatasan 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota dan termasuk situs-situs sucinya.
Semua keputusan dan tindakan Israel yang bertujuan merebut tanah Palestina dan mengubah status hukum serta komposisi demografisnya adalah "batal demi hukum" dan tidak memiliki efek hukum, tambah pernyataan tersebut, sebagaimana dilansir Anadolu.
Pada Minggu (8/2/2026), Kabinet Keamanan Israel menyetujui langkah-langkah yang bertujuan memperluas pembangunan permukiman ilegal dan meningkatkan kendali Tel Aviv atas Tepi Barat yang diduduki.
Menurut media Israel, keputusan tersebut termasuk mencabut undang-undang yang melarang penjualan tanah di Tepi Barat kepada pemukim ilegal Israel, membuka catatan kepemilikan tanah, dan mengalihkan wewenang izin pembangunan di blok permukiman dekat Hebron dari kotamadya Palestina ke administrasi sipil Israel.
Sebelumnya, surat kabar Al-Ahram milik pemerintah Mesir melaporkan bahwa pertemuan Dewan Liga Arab diadakan di tingkat delegasi tetap untuk membahas tindakan Arab "melawan keputusan agresif pemerintah Israel."
Dalam pidatonya di pertemuan tersebut, Asisten Sekretaris Jenderal Liga Arab Faid Mustafa menyebut langkah-langkah Israel sebagai "eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang bertujuan memperkuat aneksasi de facto sebagian besar wilayah Tepi Barat."
Ia memperingatkan bahwa tindakan Israel "secara efektif merusak landasan politik solusi dua negara, yang masih mendapat konsensus internasional luas sebagai satu-satunya kerangka kerja layak untuk mencapai perdamaian yang adil dan abadi."
Pendalaman Aneksasi dan Ekspansi Wilayah
Delegasi Palestina Muhannad Al-Aklouk mengatakan keputusan Israel mewakili “pergeseran kualitatif yang bertujuan memperdalam aneksasi dan ekspansi wilayah.”
“Tindakan ilegal yang diambil pemerintah pendudukan merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan merusak legitimasi internasional yang berakar pada solusi dua negara,” kata delegasi Yordania Amjad Al-Adailah dalam pertemuan tersebut.
Delegasi Uni Emirat Arab (UEA) Hamad Al-Zaabi menegaskan kembali “kecaman keras” negaranya terhadap tindakan Israel yang bertujuan memaksakan “realitas yang melanggar hukum” di Tepi Barat.
Dalam sebuah putusan penting pada Juli 2024, Mahkamah Internasional menyatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina ilegal dan menyerukan evakuasi semua permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Israel telah mengintensifkan serangan di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, sejak melancarkan perang genosida di Gaza pada 8 Oktober 2023.
Warga Palestina memandang peningkatan tersebut — termasuk pembunuhan, penangkapan, pengusiran, dan perluasan permukiman — sebagai langkah menuju aneksasi resmi wilayah tersebut.
(Rahman Asmardika)
