Jepang Umumkan Cabut Aturan yang Melarang Ekspor Senjata Mematikan
TOKYO – Kabinet Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, telah mencabut larangan ekspor senjata mematikan, termasuk jet tempur. Langkah ini menandai perubahan besar terhadap konstitusi pasifis Jepang pasca-Perang Dunia II.
Takaichi mengumumkan perubahan tersebut dalam unggahan di media sosial X pada Selasa (21/4/2026), tanpa merinci jenis senjata apa saja yang akan dijual Jepang ke luar negeri. Namun, sejumlah surat kabar Jepang menyebutkan bahwa perubahan tersebut mencakup jet tempur, rudal, dan kapal perang—yang baru-baru ini disetujui Jepang untuk dibangun bagi Australia.
“Dengan amandemen ini, transfer semua peralatan pertahanan pada prinsipnya akan dimungkinkan,” kata Takaichi sebagaimana dilansir Al Jazeera. Ia menambahkan bahwa “penerima akan dibatasi pada negara-negara yang berkomitmen untuk menggunakannya sesuai dengan Piagam PBB.”
“Dalam lingkungan keamanan yang semakin ketat, tidak ada satu negara pun yang sekarang dapat melindungi perdamaian dan keamanannya sendiri,” tegasnya.
Setidaknya 17 negara akan memenuhi syarat untuk membeli senjata produksi Jepang berdasarkan perubahan tersebut, lapor surat kabar Chunichi. Daftar ini disebut dapat diperluas jika lebih banyak negara membuat perjanjian bilateral dengan Jepang.
Peraturan sebelumnya, yang diperkenalkan pada tahun 1967 dan diberlakukan pada tahun 1976, membatasi ekspor militer Jepang hanya pada senjata non-mematikan, seperti peralatan pengawasan dan penyapuan ranjau, demikian dilaporkan surat kabar Asahi.
Asahi juga melaporkan bahwa Jepang tetap akan membatasi ekspor senjata ke negara-negara yang tengah terlibat konflik aktif, tetapi pengecualian diperbolehkan dalam "keadaan khusus" di mana kepentingan keamanan nasional Jepang menjadi pertimbangan utama.
Negara-negara yang dilaporkan tertarik membeli senjata buatan Jepang termasuk Australia, Selandia Baru, Filipina, dan Indonesia, yang baru-baru ini menandatangani pakta pertahanan besar dengan Amerika Serikat, tulis Chunichi mengutip sumber dari Kementerian Pertahanan Jepang.
Perubahan kebijakan Tokyo ini terjadi tak lama setelah Jepang dan Australia menandatangani kesepakatan senilai USD7 miliar, yang memungkinkan Mitsubishi Heavy Industries membangun tiga unit dari total 11 kapal perang untuk Angkatan Laut Australia.
(Rahman Asmardika)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
