“Indonesia menggarisbawahi pentingnya dialog yang inklusif dan progresif agar komite tetap relevan dengan pesatnya perubahan teknologi tanpa mengabaikan kepentingan para pemangku kepentingan di seluruh dunia,” lanjut Hermansyah.
Dalam forum tersebut, Indonesia turut mendukung berbagai agenda SCCR lainnya, termasuk pembahasan pembatasan dan pengecualian yang diusung African Group untuk kepentingan perpustakaan, arsip, pendidikan, penelitian, dan penyandang disabilitas. Indonesia menilai kerangka hak cipta yang seimbang penting untuk mendukung akses pengetahuan dan pembangunan yang inklusif. Selain itu, Indonesia juga mendukung usulan studi mengenai hak performer audiovisual dan mekanisme remunerasinya sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman terhadap sistem remunerasi di era digital.
Indonesia juga menyambut Rencana Kerja tentang Hak Cipta di Lingkungan Digital yang diusulkan GRULAC. Menurut Indonesia, berbagai pembahasan tersebut menunjukkan adanya tantangan bersama masyarakat internasional untuk memastikan terciptanya transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan distribusi nilai ekonomi yang berkelanjutan di tengah pasar digital global yang semakin saling terhubung.
Melalui perjuangan berkelanjutan ini, Indonesia berharap SCCR dapat terus menjaga momentum pembahasan isu hak cipta digital secara praktis, inklusif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi global. Pemerintah juga mengajak masyarakat serta pelaku industri kreatif untuk ikut mendukung perjuangan ini dengan semakin memahami pentingnya pelindungan kekayaan intelektual melalui pencatatan karya, penggunaan karya secara legal, serta penghormatan terhadap hak ekonomi dan hak moral para kreator agar ekosistem kreatif digital dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.